Dewan Dorong Pemkot Realokasikan Dana Buffer Zone untuk Covid-19

Arif Fathoni, anggota Komisi A DPRD Surabaya mengusulkan penundaan pembayaran tanah buffer zone yang direncanakan untuk pelebaran zona hijau di kawasan Stadion Gelora Bung Tomo (GBT). Penundaan itu dimaksudkan agar dana tersebut bisa dialihkan untuk penanganan Covid-19 di Surabaya.

"Saya mendorong buffer zone itu kalo memang belum dilakukan pembayarannya sebaiknya ditunda dulu," ucapnya saat dihubungi Ngopibareng.id, Sabtu 4 April 2020.

Seperti diketahui, rencana pembelian tanah buffer zone merupakan upaya dari Pemkot Surabaya yang tujuannya untuk meminimalisir permasalahan bau sampah di area Stadion GBT. Dengan cara melakukan penanaman pohon di luar tempat pembuangan akhir (TPA) Benowo yang lokasi berdekatan dengan GBT.

"Banyak, hektar-hektaran dan saya nggak ingat luasnya ya tapi yang pasti anggarannya lebih dari Rp200 miliar," kata politisi Golkar ini.

Penanganan Covid-19 di Surabaya, lanjut Toni, semestinya tidak melulu soal penanganan medis, akan tetapi juga sendi-sendi ekonomi masyarakat Surabaya yang menurun akibat penerapan social distancing kali ini.

"Saya berharap pengalihan anggaran pengadaan tanah untuk kepentingan buffer zone itu digunakan sebagai jaring pengamanan sosial masyarakat Surabaya," tambahnya.

Seperti halnya dana permakanan di mana warga Surabaya mendapatkan jatah Rp150 ribu, bisa ditingkatkan senilai Rp500 ribu. Dana ini bisa dibagikan kepada warga Surabaya yang terdampak zona merah di kota Surabaya.

"Penanganan wabah Covid-19 ini tidak semerta-merta soal medis saja, tetapi mulai dari penindakan medis, kemudian penutupan wilayah-wilayah itu pasti berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat kita," terang Toni.

Mengingat penanganan Covid-19 lebih penting daripada Piala Dunia yang masih direncanakan dihelat pada tahun depan, lanjut Toni, momennya pas karena akan dilaksanakan pembahasan ulang terkait Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) oleh Pemkot dan DPRD Surabaya

"Jika belum dibayarkan, dana ini bisa dialihakan untuk Covid-19. April ini PAK pembahasannya Mei lalu dialihkan di PAK APBD 2020," tandasnya.