Desmond dan Hasto Memanas soal Negara Meminta Maaf ke Soekarno
Situasi memanas antara Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan dengan tokoh Partai Gerindra Desmond Junaidi Mahesa.
Hal ini menyambut pernyataan Desmond yang menganggap PDI Perjuangan mengada-ngada agar negara meminta maaf kepada Presiden Soekarno buntut TAP MPRS Nomor 33 Tahun 1967.
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyayangkan pernyataan dari pria yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu. Sebab, seorang pejabat negara harus mencerminkan kedewasaan diri untuk menunjukkan kualifikasi kenegarawanan.
"Saudara Desmond tidak memahami prespektif history tersebut dan jauh dari sikap-sikap seorang anggota dewan yang memiliki kedewasaan di dalam sikap dan akal budi," ungkap Hasto di Surabaya, Jumat 11 November 2022.
Hasto mengatakan, apa yang disampaikan tidak hanya menyakiti hati seluruh kader PDI Perjuangan saja tetapi juga menyakiti masyarakat yang memahami sosok Bung Karno.
Bagi Alumnus UGM itu, pernyataan yang disampaikan sangat jauh dari kisah perjuangan Bung Karno dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia.
Atas pernyataan Desmond, Hasto tak bermaksud mencampuri urusan Partai Gerindra namun ia berharap Partai Gerindra dapat memberikan tindakan kepada kadernya yang dapat memperkeruh kondisi.
"Demi membangun hubungan yang harmonis, ya tentu saja pernyataan yang menyakitkan tersebut ya perlu diberikan suatu tindakan karena menunjukkan sikap ketidakpantasan sebagai Anggota DPR RI dan itu sudah berulang kali dilakukan oleh saudara Desmond. Sehingga kali ini partai menanggapi itu secara serius," pungkasnya.
Dikabarkan sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa menyatakan kontra dengan permintaan PDI Perjuangan agar negara meminta maaf kepada Bung Karno terkait TAP MPRS Nomor 33 Tahun 1967 terlalu mengada-ngada.
Pernyataan tersebut menurutnya berani disampaikan karena Presiden Joko Widodo merupakan kader dan petugas partai PDI Perjuangan yang harus memuluskan perintah Megawati Soekarnoputri yang tak lain adalah putri dari Bung Karno.
"Kalau Jokowi kan cuma petugas partai. Jadi, melaksanakan maunya Megawati habis itu negara minta maaf lagi sama Sukarno," ungkapnya.