Desakan Jawa Di-Lockdown, Ganjar Sebut Tak Selesaikan Masalah
Angka kasus positif Covid-19 di Indonesia sudah mencapai satu juta. Sejumlah pihak mendesak pemerintah melakukan perubahan dalam penanganan Covid-19 agar tidak bertambah parah.
Terbaru, seorang epidemolog Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman mendesak pemerintah melakukan mekanisme lockdown. Jika tidak bisa secara keseluruhan, Dicky meminta lockdown dilakukan di seluruh pulau Jawa.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menanggapi desakan itu. Menurut Ganjar, sudah banyak negara yang menggunakan teori lockdown, namun belakangan kasus Covid-19 kembali muncul.
"Sebenarnya kalau pakai teori itu sudah banyak juga. Ada yang sudah pernah lockdown, gitu kan, tapi muncul lagi. Sekarang ada banyak pertimbangan, yang dibutuhkan itu sebenarnya dukungan masyarakat," kata Ganjar ditemui di ruang kerjanya, Rabu 27 Januari 2021.
Ganjar menegaskan, lockdown itu bukan tanpa masalah. Statemen soal lockdown itu gampang, akan tetapi banyak persoalan yang harus diselesaikan dengan adanya kebijakan itu.
"Statemen lockdown itu gampang. Harus lockdown. Oke. Tapi kan turunannya kan banyak yang harus diselesaikan," ucapnya.
Memang banyak diskusi yang digelar soal lockdown ini, mereka yang mengamini teori ini menilai bahwa persoalan turunan dari kebijakan lockdown menjadi urusan pemerintah. Mereka menilai, seharusnya pemerintah bisa mengatur persoalan itu.
"Oh tidak. Tidak semudah itu. Benturan-benturan mesti kita eliminasi. Idealnya begitu (lockdown), tapi kalau nggak bisa, ya kita ambil grade yang kedua," tegasnya.
Hari ini, lanjut Ganjar, yang dibutuhkan adalah edukasi dan sosialisasi. Dukungan masyarakat juga harus ditingkatkan. Untuk itu, dirinya sudah meminta Disporapar, Disperindag dan lainnya yang menangani soal bisnis, agar terus mengedukasi adaptasi baru dan tertib.
Ia mencontohkan, restoran, mall, pasar, rumah makan semuanya ditata dengan protokol kesehatan yang ketat, maka itu bisa berdampak positif.
"Sebenarnya semuanya bisa untuk tertib. Kalau sebelumnya di restoran itu ada 50 kursi, dipangkas jadi 20 dan ditata dengan jarak dan diberikan partisi. Kalau semua sadar dan mendukung, sebenarnya bisa. Sambil pemerintah mengedukasi dan mengontrol," katanya.
Setelah itu, lanjut dia, adalah ketegasan. Makin tegas protokol kesehatan, menurutnya akan semakin baik.
"Mudah-mudahan, Kapolri baru kan sudah dilantik. Maka kalau aturan sudah dipertegas, maka diharapkan bisa meningkatkan efek jera. Maka menurut saya saat ini, sanksi denda penting," katanya.
Mendukung PPKM
Pemerintah lanjut Ganjar sudah melakukan banyak cara untuk menekan penyebaran Covid-19. Salah satunya adalah penerapan PPKM Jawa-Bali yang saat ini sedang berlangsung.
Akan tetapi, PPKM saja lanjut Ganjar masih kurang. Harus ada dukungan masyarakat dan pemerintah juga harus memberikan alternatif agar mereka semua tetap bisa bekerja.
"Meski begitu, PPKM di Jawa Tengah ini memiliki dampak positif, saya berterimakasih pada seluruh Bupati/Wali Kota yang serentak melakukan PPKM ini. Itu wujud kesadaran yang luar biasa dari seluruh Bupati/Wali Kota," pungkasnya.