Deputi Hukum TPN Sebut Dirty Vote Baik untuk Pendidikan Politik

Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, menilai film Dirty Vote, bagus untuk pendidikan politik masyarakat. Yaitu pendidik politing bagi masyarakat agar punya kemelekan dinamika politik di Indonesia.

“Walaupun anda tentu boleh tidak setuju, tapi film ini pendidikan politik yang bagus,” ujarnya Todung saat menggelar jumpa pers di Media Center Ganjar-Mahfud di Menteng, Jakarta Pusat, pada Minggu 11 Februari 2024.

Todung Mulya Lubis menyebut, film yang dibuat Dandhy Laksono dan melibatkan tiga pakar hukum, yaitu Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti dan Feri Amsari, bisa memberikan paparan yang bagus. Yaitu soal adanya dugaan pelanggaran pada pemilihan umum tahun 2024 ini.

Pengacara terkenal ini berharap tidak ada yang membawa perasaan alias baper atas karya film Dirty Vote. Artinya kalau ada kritis harusnya dibahas dengan kritik.

“Baperan ini berbahaya kalau ada merasa tidak setuju dengan film itu bantah saja dengan film lain. Kritik mesti dibalas satu kritik yang lain,” imbuhnya.

Todung Mulya Lubis juga tidak menginginkan bahwa peluncuran film Dirty Vote ini tidak ada yang sampai melaporkan ke kepolisian atau kriminalisasi.”Kriminalisasi bisa membunuh kreativitas dan demokrasi,” imbuhnya.

Sebelumnya Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Habiburokhman mengatakan, film Dirty Vote, lebih mengutamakan narasi kebencian dan tuduhan yang disampaikan tidak ilmiah.

Habiburokhman justru mempertanyakan kebenaran para pakar hukum yang disebut di film tersebut. Dia menyangsikan dugaan kecurangan yang dialamatkan ke pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tersebut.

Tim TKN Prabowo-Gibran hingga sekarang ini belum mengambil langkah hukum. Alasannya karena pekerjaan besar yang ada sekarang ini, lebih terkonsentrasi untuk pemungutan suara yang akan digelar Rabu 14 Februari 2024 lusa.
“Kami konsentrasi pengamanan pencoblosan. Kami cadangkan dulu hak-hak kami untuk melakukan langkah hukum," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini.

Sebelumnya, koalisi masyarakat sipil merilis film dokumenter tentang desain kecurangan pemilu. Dokumenter berjudul “Dirty Vote” tayang hari ini mengambil momentum 11.11, yaitu tanggal 11 Februari bertepatan hari pertama masa tenang pemilu dan akan disiarkan pukul 11.00 WIB di kanal Youtube.