Demo Tuntut KPUD dan Bawaslu Blitar Awasi Money Politic Pemilu

Puluhan relawan Koalisi Masyarakat Peduli Pemilu Bersih (KMPPB) gabungan elemen Komite Rakyat Pemberantasan Korupsi (KRPK) dan Front Mahasiswa Revolusioner (FMR) melakukan aksi di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Blitar, Jalan Pemuda Soempono, kelurahan Gedog, kecamatan Sananwetan Kota Blitar, Rabu 7 Februari 2024.

Aksi mereka diterima langsung oleh Ketua KPUD Kota Blitar, Choirul Umam, dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Balita, Aziz.

Para relawan KMPPB membawa poster juga bendera warna merah berlogo dan tulisan KRPK, LSM anti korupsi di Blitar. Dalam orasinya, massa menuntut mewujudkan Pemilu bersih tanpa adanya money politic dan praktek curang lainnya.

Massa juga menuntut tegaknya hukum dan ketika penyelenggaraan pemilu serta menjunjung tinggi prinsip transparansi dan berpihak kepada kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan pihak tertentu.

"Netralisasi KPU dan Bawaslu dalam proses pemilu tidak memihak pada paslon (pasangan calon) dan caleg (calon legislatif) tertentu serta seret, tangkap, dan adili pelaku pelanggaran pemilu, terkhusus pelaku praktek money politic," jelas juru bicara KMPPB, Joko Agus Prasetyo.

"Kita berharap praktik-praktik ilegal seperti money politic ini benar-benar diberantas, agar Pemilu ini benar-benar tersaring para calon-calon pemimpin yang berkualitas dan mempunyai integritas untuk menjalankan visi misi mereka," sambung dia.

Joko juga menjelaskan indikasi money politic bisa ditelusuri langsung di masyarakat.

"Kalau kita mau ke bawah bisa ditemui di masyarakat bawah indikasi itu sangat kental banget. Bahkan di beberapa titik terdapat janji bahwa orang itu menang dijanjikan akan di bangun," jelasnya.

Temuan ini lantas membuat Joko dkk meminta Bawaslu berkomitmen untuk mengawal Pemilu ini.

“Karena kita tahu Bawaslu anggarannya juga gede, itu ada Rp11 triliun untuk pengawasan, tapi kalau praktiknya di lapangan ini tetap dibiarkan membuang- buang uang negara kita. Kita minta uang ini digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan bangsa ini," tambah Joko.

Menanggapi tuntutan para relawan KMPPB tersebut, Ketua KPUD kota Blitar Choirul Umam kepada wartawan mengatakan, “Demo siang hari ini merupakan bentuk support kepada KPU agar bisa melaksanakan Pemilu sesuai perundang- undangan”.

"Jadi bagi kami ini support yang menjadi kekhawatiran KPU baik adanya demo maupun tidak adanya demo, KPU akan penyelenggaraan pemilu secara jujur adil tanpa berpihak kepada siapapun," terangnya

Ketua Bawaslu Kota Blitar, Aziz, mengakui bahwa pihaknya mungkin tidak bisa menjangkau keseluruhan dapil (daerah pemilihan) di kota Blitar.

"Jadi sangat perlu menggandeng beberapa element, pengawas partisipatif sangat banyak, sangat perlu pengawas partisipatif yang bebas nilai lah, umpama apabila ada pelanggaran pelanggaran di lapangan bisa disampaikan ke kami ke Bawaslu beralamatkan di Jalan Tanjung nomor 109, silahkan apabila adanya temuan bisa di laporkan ke Bawaslu kota Blitar," jelas Azis.

Aziz menerangkan tata cara melaporkan ke Bawaslu dengan membawa bukti material, membawa foto atau video dan pihak terlapornya.

Aziz mengatakan bahwa sampai saat ini menjelang tahapan pelaksanaan Pemilu, Rabu 14 Februari 2024, belum ada yang melaporkan bukti pelanggaran Pemilu berupa money di Bawaslu kota Blitar.