Demi Akurasi Data Kemiskinan Pemkab Lamongan Kucurkan Rp3,5 M
Pemerintah Lamongan akan menggelontorkan dana sebesar Rp3,5 miliar untuk kegiatan verifikasi dan validasi data kemiskinan. Dana sebesar itu menurutnya penting agar data yang didapat akurat, sehingga program yang diluncurkan tepat sasaran.
"Jika nanti hasil yang didapat ternyata lebih besar dari 13,8 persen, tidak apa-apa. Asal nyata dan benar, sehingga ke depannya program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Lamongan tepat sasaran,” kata Bupati Lamongan, Fadeli usai meresmikan Gedung Badan Pusat Statistik (BPS) Lamongan, Kamis 4 April 2019.
Angka kemiskinan di Kabupaten Lamongan menurut BPS memang masih ada di angka 13,8 persen dari jumlah penduduk. Hal tersebut membuat Bupati Fadeli bergerak untuk mendapatkan keakuratan data jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lamongan.
Menurut Fadeli, data jumlah penduduk miskin di Lamongan yang akurat akan menjadi landasan program pengentasan kemiskinan di Lamongan.
“Data adalah landasan bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan program pembangunan. Dengan data yang akurat maka pelaksanaan program pembangunan akan tepat sasaran,” katanya menambahkan.
Lanjut Fadeli, Pemkab Kabupaten Lamongan selama ini telah menggunakan data dari BPS sebagai dasar perencanaan program pembangunan.
Bahkan di tahun ini Pemkab Kabupaten Lamongan melalui Dinas Sosial akan bekerjasama dengan BPS Lamongan untuk melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan di Lamongan.
Sementara Sekretaris Utama BPS RI Adi Laksmono sangat mengapresiasi apa yang akan dilakukan oleh Pemkab Lamongan.
"Bupati Fadeli sangat memperhatikan data. Dan memang hal tersebut sangatlah penting. Saya juga memerintahkan kepada BPS Lamongan agar selalu memberikan data terbaru," kata Adi Laksmono. (tok)