Deklarasi 46 Kabupaten/Kota Lengkap, AHY Kejar Target 120 Juta Dokumen Lengkap Tahun Ini

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Republik Indonesia, Agus Harimurti Yudhoyono menargetkan tahun ini dapat mencapai 120 juta bidang tanah memiliki kelengkapan.

Ia mengatakan, saat ini sudah 118 juta bidang tanah yang telah dinyatakan lengkap atau sudah 98 persen yang terselesaikan. "Sampai akhir tahun ini optimis kami bisa menuntaskan hingga 120 juta antara Desember nanti, secara umum bisa kita tangani," kata menteri yang akrab disapa AHY itu usai Deklarasi 46 Kabupaten/Kota Lengkap di 23 Provinsi di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa 8 Oktober 2024.

AHY mengatakan, bahwa kelengkapan dokumen ini sangat penting tak hanya dalam rangka efisiensi, tapi juga mempermudah layanan bagi masyarakat karena cukup dengan selembar sertifikat elektronik.

Paling penting, dengan sertifikat elektronik ini ia memastikan seluruh data kepemilikan aman dari oknum-oknum tidak bertanggung jawab atau mafia tanah.

Ketua Umum Partai Demokrat itu mengatakan, bahwa selama ini dari banyak kasus sering terjadi tumpang tindih kepemilikan, sehingga terjadi saling klaim. Akhirnya, terjadi banyak kasus sengketa tanah.

"Ketika secara spasial sebuah daerah telah dipetakan, didaftar, diregistrasi, maka diharapkan tidak lagi terjadi atau overlap di antara warga, termasuk korporasi, juga aset-aset pemerintah, yang dihadirkan oleh siapa pun dan akhirnya menghadirkan sengketa atau konflik. Nah dengan status lengkap ini mudah-mudahan akan jauh berkurang," tuturnya.

Selain itu, dengan sertifikat elektronik ini ia yakin sangat membantu pemda dalam pembangunan wilayah. Termasuk mudah dalam mendapat investasi dari pihak luar.

Sementara itu, Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono menyambut baik gerakan ini karena akan sangat membantu dalam pelayanan masyarakat di daerah. Khususnya, bagi pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Ia mengungkapkan, salah satu dampak yang dirasakan adalah investasi yang masuk ke Jatim saat ini meningkat 14,9 persen. "Semuanya tanpa ada persoalan terkait dengan status tanah. Ini menunjukkan bahwa kita sudah sesuai harapan," kata Adhy.

Selain itu, Adhy juga mengatakan, PTSL sudah lengkap 100 persen di bulan September 2024 lalu, lebih cepat dari target yang dicanangkan pusat.

Mantan pejabat Kemensos RI itu mengatakan, akan terus berseiring denga program pemerintah guna membuat masyarakat merasa aman dan tenang atas kepemilikan tanah.

"Saya juga sangat salut ya, transformasi digital dalam sebuah reformasi birokrasi kementerian sampai ke bawah sangat cepat. saya yakin memang ini sangat berat, tetapi ini sebuah best practice untuk kami juga pelajari, dan bagaimana pelayan publik yang akuntabel, cepat, efisien dan tentu memerlukan energi yang berat untuk menyampaikan semua itu bisa berjalan dengan baik," pungkasnya.