Debat Pilgub Jatim, Ini Strategi Tiga Paslon Soal Angka Putus Sekolah di Jatim

Tiga pasangan Calon Gubernur Jawa Timur sama-sama memiliki tekad untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satunya mengatasi angka putus sekolah yang cukup tinggi di Jatim.

Pada momen debat tadi, persoalan angka putus sekolah ini dilontarkan oleh Cagub 03 Tri Rismaharini kepada Cagub 01 Luluk Nur Hamidah.

Pada debat segmen empat itu, Risma menanyakan bagaimana strategi untuk mengatasi angka putus sekolah. Sebab dari data yang ia miliki, anak rentang usia 15-22 tahun banyak mengalami putus sekolah.

Respon Luluk

Menjawab itu, Luluk menyampaikan permasalahan putus sekolah disebabkan oleh beberapa hal. Antara lain keterjangkauan berkaitan dengan askes ke sekolah, maupun akibat faktor ekonomi yang rendah.

“Ketika kita jadi gubernur kita akan gratiskan sekolah SMA/SMK/MA tanpa kecuali. Bukan cuma gratis sekolahnya, seragamnya, sepatunya, bahkan pulsanya gratis,” kata Luluk.

Jika ingin mencetak SDM unggul, kata Luluk, perlu ada intervensi serius dari pemimpin. Salah satunya yang akan dilakukan keduanya memberikan pendidikan gratis bahkan sampai sarjana.

Serta, memastikan pendidikan berkualitas dengan pemenuhan sarana dan prasarana, serta penguatan kualitas guru.

Respon Risma

Mengenai banyaknya angka putus sekolah bahkan sejak bangku SD dan SMP, Risma mengatakan pihaknya berkomitmen penuh untuk memberikan pendidikan gratis. Termasuk bagi penyandang disabilitas.

Untuk itu, Risma bertekad untuk mewujudkan pendidikan inklusif. Bukan sekadar membuka Sekolah Luar Biasa (SLB) tapi juga SMA/SMK menerima siswa disabilitas sehingga semua memiliki akses pendidikan yang sama.

“Bagi mereka tidak bisa akses karena mereka difabel sedangkan sekolah khususnya jauh. Maka SMA/SMK harus inklusi dengan men-training guru agar bisa mewujudkan pendidikan yang inklusi,” tuturnya.

Respon Khofifah

Sepakat dengan pandangan Risma, Khofifah mengaku, bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan akses pendidikan yang sama kepada siapapun.

Itupun, lanjut Khofifah, sudah dilakukan Pemprov Jatim di era kepemimpinannya jilid pertama lalu dengan mengelola SLB. “Kami juga ada UPT untuk memberikan vocational training bagi disabilitas,” kata Khofifah.

Tak berhenti di situ, Khofifah mengatakan, bahkan dirinya sudah memikirkan masa depan penyandang disabilitas dengan cara membangun konektivitas dengan semua perusahaan untuk mau menerima setidaknya 2 persen dari penyandang disabilitas.