Debat Pilgub Jatim, Ini Komitmen Tiga Paslon Soal Tata Kelola Pemerintahan

Tiga pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur mengikuti debat publik Pilgub Jatim 2024 kedua yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim di Grand City, Surabaya, Minggu 3 November 2024.

Dalam debat kedua kali ini, KPU Jatim mengangkat tema Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Inovatif serta Pelayanan Publik yang Inklusif untuk Keadilan Masyarakat Jatim.

Khofifah-Emil Pamer Prestasi

Dalam kesempatan pembuka di segmen penyampaian visi-misi paslon nomor urut 02, Khofifah Indar Parawansa - Emil Elestianto Dardak memamerkan sejumlah prestasi yang diraih saat menjabat pada periode 2019-2024.

Ia mengatakan, bahwa kinerja iklim investasi di Jatim sangat baik karena banyak investasi yang masuk dari dalam maupun luar negeri. Terutama di tahun 2023 dengan capaian Rp145 triliun.

Selain itu, ia menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi Jatim tumbuh secara inklusif. "Itu artinya setiap tumbuh akan membuka lapangan kerja. Oleh karena itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) kita lebih rendah dari nasional," kata Khofifah.

Risma Gagas Program Resik

Sementara itu, Cagub nomor urut 03 Tri Rismaharini membawa program resik mewujudkan birokrasi pemerintahan yang mengelola layanan dengan good governance, akuntabel, transparan, dan partisipatif.

Ia mengatakan, apabila terpilih nanti akan mewujudkan layanan yang lebih dekat dengan masyarakat. Di mana, pelayanan berbagai hal bisa dilakukan dari tingkat desa sehingga lebih cepat dan dekat. Khususnya bagi daerah terpencil.

"Layanan ini harus bisa didekatkan sampai di tingkat kelurahan, kecamatan, dan daerah. Layanan yang dilakukan semua menggunakan teknologi informasi yang bisa diakses langsung masyarakat mulai dari pendaftaran anak sekolah, keluhan sakit, keluhan layanan publik itu bisa diakses langsung melalui desa," ujarnya.

Luluk Ingin Hapus Kemiskinan di Jatim

Luluk yang mendapat kesempatan terakhir menyampaikan keinginannya untuk mewujudkan tidak ada lagi orang miskin.

"Ke depan kita punya tantangan serius seluruh pemimpin negara di dunia ini punya komitmen akan menerapkan semua tujuan SDGS pada tahun 2030. Itu artinya bahwa Pemprov Jatim harus memastikan bahwa tidak ada lagi orang miskin, tidak ada lagi orang yang lapar, dan pendidikan harus tuntas berkualitas," kata Luluk.

Namun, ia membeberkan dari data yang ada bahwa ada berbagai masalah yang belum tuntas. Antara lain, masih 19,2 persen atau 2.158.000 rumah tangga di Jatim tidak memiliki jamban sehat. Kemudian indeks lingkungan hidup di Jatim di peringkat ke-21 di banding daerah lain. In menjadi persoalan yang akan diselesaikan.