Debat Pilbup Malang 2024, Cara Paslon 02 Maksimalkan Membangun Infrastruktur

Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Malang nomor urut 02, Gunawan HS-Umar Usman punya cara memaksimalkan infrastruktur demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang.

Hal itu disampaikan dalam debat publik pertama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Jumat, 25 Oktober 2024.

Sebagai peserta debat, Gunawan mengambil secara acak amplop yang berisi pertanyaan dari panelis. Kebetulan, Paslon 02 menadpatkan pertanyaan bertema infrastruktur, yang dibacakan moderator.

Berdasarkan Perpres No. 38 Tahun 2015, infrastruktur adalah sarana penunjang dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat. Kabupaten Malang mempunyai infrastruktur berupa jalan tol, Jalan Lintas Selatan (JLS), Bandara Abdulrachman Saleh, pelabuhan ikan.

Di sisi lain, Kabupaten Malang juga punya Sumber Daya Alam yang melimpah, potensi pariwisata, pertanian, perikanan, pegunungan dan kehutanan. Jika Pemkab Malang fokus dan serius dalam sektor infrastruktur ini, maka tingkat kesejahteaan masyarakat dapat meningkat.

Namun, tantangannya, jika pengembangan infrastruktur ini dilakukan semua dan beramaan, akan sangat membebani anggaran daerah. Paslon 02 diminta menjelaskan bagaimana fokus, skala prioritas, dan variabel pengungkit pembangunan, serta apa yang akan dilakukan dan diwujudkan dalam lima tahun masa kepemimpinan.

Gunawan sebagai calon Bupati Malang mengatakan, pembangunan itu tidaklah bisa dilakukan secara serentak. Jadi, pihaknya harus memiliki kemampuan mengelola titik-titik terpenting dulu, dan melakukan pembangunan dengan bergotong-royong.

"Prinsip gotong-royong itu yang harus dihidupkan. Dengan bergotong-royong membangun infrastruktur maka hasilnya akan kembali ke masyarakat," kata Gunawan.

Menurutnya, pembangunan akses jalan menuu kawasan wisata, pertanian, dan sebagainya, menjadi hal yang penting. Sebab, hal itu akan menunjang kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

Gunawan menambahkan, Pemerintah Kabupaten seharusnya tidak boleh kaku. Misalnya, kalau tidak ada anggaran untuk membagun infrastruktur daerah, bisa bernegosiasi dengan Pemerintah Provinsi atau Pemeritah Pusat.

"Kepala daerah harus luwes, jangan kaku. Jangan sampai, kalau bukan kewenangannya (terkait pembangunan infrastruktur jalan misalnya), maka gak mau berbuat," imbuhnya.

Sang calonn Wakil Bupati, Umar Usman menambahkan contoh terkait pembangunan infrastruktur ini. Menurut pendapatnya, JLS yang sudah bagus itu seharusnya ada jalan penghubung lurus dan lebar dengan jalur tengah Kabupaten Malang.

"Masalah duit kita usahakan, bisa lobi-lobi pusat, dan lain-lain. Gak seperti sekarang, mau ke wisata jalannya gronjal-gronjalan, maunya seneng jadi senep, cari hiburan pulang badan pegel semua," kata Umar.

Dicontohkannya lagi, soal curhatan warga pesisir di Pantai Bentol saat dikunjungi Paslon 02. Umar menyebut, mereka marah karena empat pantai dengan pemandangan tingkat internasional terbuang sia-sia potensinya.

"Empat pantai dengan view kelas internasional itu gak ada pengunjungnya, gara-gara akses jalannya rusak, sehingga ini kami sayangkan," tandasnya.

Sebagai orang yang merasa 'tertuduh', Bupati Malang Petahana, Sanusi menanggapi lontaran jawaban dari Paslon 02. Sanusi berkilah, pembangunan infrastruktur di Kabupaten Malang semasa kepemimpinannya memang belum maksimal karena beberapa hal.

Mulai dari pandemi covid-19 yang menyerang di masa awal menjadi Bupati Malang pada tahun 2020 lalu, yang membuat pihaknya tidak bisa banyak membangun infrastruktur. Belum lagi masalah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang juga merebak.

"Tapi, perlahan, jalan-jalan yang rusak selama ini, dari Lawang-Lumajang selesai, jalan Karangkates-Donomulyo selesai, jalan Pujiharjo-Lebakharjo selesai, jalan Tirtoyudo-Pujiharjo selesai," kata Sanusi.

Menariknya, Sanusi menyebut, gagasan Paslon 02 soal jalur penghubung antara JLS dengan jalur tengah Kabupaten Malang bukan sekadar wacana. Bahkan, di era kepemimmpinannya, pembangunan infrastruktur tersebut sudah dikerjakan, meski belum selesai.

"Jalan penghubung ke JLS itu sedang dibangun, ditangani oleh Presiden, cuma dia gak tahu. Appa yang dikatakan Paslon 02 sudah dijalankan semua," tandasnya.

Debat publik pertama Pilkada 2024 Kabupaten Malang ini digelar di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang. Dimulai pukul 19.00 WIB, adu ide dan gagasan ini berlangsung dengan durasi sekitar 120 menit.