DBH Migas Blok Cepu Belum Masuk Rencana Pendapatan

Meski sudah dipastikan mendapat jatah Dana Bagi Hasil (DBH) Migas Blok Cepu, namun Pemkab Blora belum memasukkan besaran nilai pendapatan yang akan diperoleh ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023.

"Belum masuk rencana pendapatan tahun 2023," kata Bupati Blora, Arief Rohman, Kamis, 25 Agustus 2022 siang.

Alasannya, menurut dia, belum ada angka pasti dari pemerintah pusat yang bisa dimasukkan ke dalam rencana pendapatan. "Omah-omahannya (red, pos rekening) sudah ada. Tapi nilainya menunggu pusat," ujar bupati.

Sebagaimana diketahui, usai disahkannya UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (HKPD), Kabupaten Blora dipastikan akan memperoleh pendapatan dari sektor DBH Migas Blok Cepu.

Berdasarkan UU HKPD yang baru, ada klausul yang menerangkan bahwa daerah perbatasan kabupaten penghasil berhak atas DBH sebesar 3 persen.

Padahal, ada 7 Kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten penghasil Migas Blok Cepu (Kabupaten Bojonegoro) yakni Blora, Tuban, Ngawi, Madiun, Nganjuk, Jombang, dan Lamongan.

Jika melihat posisi Kabupaten Blora di Blok Cepu, masuk wilayah kerja penambangan (WKP) Blok Cepu sebanyak 37 persen yang sumur produksinya ada di Bojonegoro Jatim.

Selama ini, Blora hanya menjadi penonton meskipun masuk dalam WKP. Meskipun berbatasan langsung dengan kabupaten penghasil namun karena beda provinsi dengan Bojonegoro, maka DBH-nya nol.

Sebelum adanya UU HKPD yang baru, pembagian DBH Migas hanya dihitung berdasarkan letak mulut sumur dan kabupaten tetangga yang berada dalam satu provinsi dengan Kabupaten penghasil.

Untuk menindaklanjuti UU HKDP ini, pada bulan Mei 2022 lalu, Pemkab Blora telah menyampaikan langsung usulan konsep perhitungan DBH Migas yang akan diatur melalui PP dan Permen sebagai turunan UU HKPD ke Dirjen Migas.

Dalam perhitungan yang dilakukan, diharapkan Blora mendapat dua persen. Satu persen sisanya dibagi ke pada 6 Kabupaten perbatasan lainnya berdasarkan panjang garis perbatasan wilayah. Jika usulan disetujui, diprediksi Blora akan dapat sekitar Rp200 miliar hingga Rp300 miliar.

Bupati Blora bersyukur, akhirnya perjuangan untuk memperoleh DBH Migas Blok Cepu mulai terbuka. "DBH ini akan kita manfaatkan untuk membangun infrastruktur Blora yang kondisinya masih banyak kerusakan," katanya.