Data Kurang Sinkron Jadi Kendala Penanganan Stunting di Indonesia

Wapres Ma'ruf Amin menegaskan salah satu hambatan yang dihadapi Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS), yaitu data stunting di Indonesia kurang sinkron. Pasalnya, banyaknya berbagai informasi atau data yang tidak sama membuat pemerintah sulit memantau.

"Perlu adanya keseragaman dan integrasi data dan informasi yang diberikan, yaitu melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),” ujar Wapres dalam keterangannya kepada awak media di Masjid Raya At-Taqwa, Jl. Pisangan Baru Timur, Matraman, Jakarta Timur, Jumat, 6 Januari 2023.

Wapres mencontohkan penerapan SPBE yang telah berhasil di Sumedang, Jawa Barat, untuk menjadi sistem yang akan diterapkan di seluruh wilayah Indonesia.

“Salah satu yang memang sudah berjalan itu adalah di Sumedang. Model sistem informasi dan data penanganan di Sumedang itu cepat melakukan penurunan stunting. Oleh karena itu, model ini akan kita kembangkan di seluruh Indonesia,” tuturnya.

Maka untuk mengentaskan stunting, pemerintah membuat  Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Melalui sistem tersebut diharapkan data yang terintegrasi dapat membantu mewujudkan Indonesia sebagai negara bebas stunting.

Dalam kesempatan yang sama, Wapres mengungkapkan bahwa pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap program yang telah mendorong kebangkitan UMKM di Tanah Air.

Menurut Wapres, selama pandemi Covid-19, pemerintah terus mendorong kemajuan UMKM melalui berbagai stimulus yang diberikan, seperti bantuan tunai, pembiayaan, dan juga kredit.

Turut mendampingi Wapres dalam keterangan pers tersebut, Wakil Ketua BAZNAS Mokhamad Mahdum dan Ketua DKM Masjid Raya At-Taqwa Jakarta Timur, Achmad Yani.

“Perlu adanya keseragaman dan integrasi data dan informasi yang diberikan, yaitu melalui SPBE itu,” ujar Ma’ruf Amin dalam keterangannya kepada awak media usai menunaikan ibadah Salat Jumat di Masjid Raya At-Taqwa, Jl. Pisangan Baru Timur, Matraman, Jakarta Timur, Jumat 6 Januari 2023.

“Kita ingin SDM kita, manusia yang baik, harus bebas stunting,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wapres mengungkapkan bahwa pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap program yang telah mendorong kebangkitan UMKM di Tanah Air.

Lebih jauh Wapres menyampaikan, selama pandemi Covid-19 melanda, pemerintah terus mendorong kemajuan UMKM melalui berbagai stimulus yang diberikan, seperti bantuan tunai, pembiayaan dan juga kredit.

Dalam kesempatan tersebut, secara simbolis Wapres menyerahkan bantuan tersebut kepada perwakilan penerima manfaat jemaah Masjid Raya At-Taqwa. Terdapat 35 mustahik pelaku usaha mikro yang memperoleh pembiayaan BAZNAS Microfinance Masjid dengan total pembiayaan Rp105.000.000.

Turut mendampingi Wapres dalam keterangan pers tersebut, Wakil Ketua BAZNAS Mokhamad Mahdum dan Ketua DKM Masjid Raya At-Taqwa Jakarta Timur Achmad Yani.