Data 6 Juta NPWP Diduga Bocor, Dijual Seharga Rp150 Jutaan

Data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diduga bocor. Dugaan bocornya data NPWP mencuat usai pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto mengunggah tangkapan layar situs Breach Forums.

Melalui akun X @secgron, dia menyebut sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan. Dalam tangkapan layar tersebut, unggahan tampak dibuat oleh akun bernama Bjorka pada September 2024.

Total ada 6,6 juta yang dijual dalam forum tersebut. Data-data tersebut dibanderol dengan harga 10 ribu dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp 153,1 miliar.

“Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar Rp150 juta. Data yang bocor di antaranya NIK, NPWP, alamat, no hp, email,” tulis akun X @secgron.

Data NPWP Pejabat Diduga Ikut Diretas

Ada 25 nama teratas yang berada dalam data yang diduga bocor adalah Presiden Jokowi dan Gibran Rakabuming, putra sulung Kepala Negara yang juga Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi sampai Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum PSSI, Erick Thohir.

Selanjutnya, ada dugaan kebocoran data NPWP Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, hingga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

“NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani & menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yang diberikan oleh pelaku,” terang Teguh Aprianto.

Informasi mengenai kebocoran data NPWP itu juga diunggah oleh perusahaan keamanan siber Falcon Feeds di platform X. Namun demikian, Falcon Feeds memberikan disclaimer bahwa keaslian data NPWN tersebut belum diverifikasi.

Respons DJP

Direktorat Jenderal Pajak buka suara soal dugaan kebocoran data NPWP. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti mengatakan pihaknya tengah melakukan pendalaman atas kasus itu.

"Saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman," jelasnya.

Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) belum memberikan keterangan terkait dugaan insiden ini hingga berita ini ditulis.