Dana Desa di Jatim Naik, Godaan Kades Semakin Besar

Dana desa (DD) tahun 2020 untuk Provinsi Jawa Timur (Jatim) mengalami kenaikan sekitar Rp231 miliar dibanding tahun 2019. Sebelumnya, angka DD senilai Rp7,4 triliun. Kali ini menjadi Rp7,6 triliun.

Kenaikan DD untuk 7.724 desa di Jatim tahun 2020 ini disambut gembira, meski tetap melahirkan kecemasan bahwa alokasi untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang semakin besar akan membuat godaan semakin besar di pemerintah desa. Baik dalam proses peruntukannya sampai pada pelaksanaan dan pertanggungjawabannya.

Hal tersebut diucapkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Pemerintah Provinsi Jatim Mochammad Yasin. Ia menitipkan berbagai tahapan dalam pembangunan di desa kepada ribuan pendamping desa dalam acara optimalisasi dana desa untuk percepatan penanggulangan kemiskinan perdesaan, penanganan desa tertinggal dan pencegahan stunting di Jatim.

"Saya titip kepada para pendamping desa untuk mendampingi desanya betul-betul. Kawal para kepala desa (kades) dalam proses perencanaan sampai pertanggung jawabannya karena anggaran semakin besar," kata Yasin, Senin 25 November 2019.

Permintaan untuk mengawal para kades ini juga didasarkan dengan adanya beberapa program wajib yang diamanahkan lewat regulasi serta menjadi program strategis tahun 2020 mendatang. Baik di tingkat pusat sampai di Pemprov Jatim, yakni terkait penurunan angka kemiskinan, stunting, dan pengurangan desa tertinggal.

Tiga program itu memang menjadi isu nasional untuk segera ditangani lintas sektoral, baik di kementerian atau lembaga sampai di tingkat desa.

Yasin menegaskan, pemerintah sudah memberikan perhatian lebih kepada desa untuk lebih maju dengan adanya dampingan anggaran DD setiap tahun. Dana yang juga setiap tahun mengalami kenaikan dan diterimakan oleh pemdes sejak 2015-2019.

"Tahun depan kembali naik sekitar Rp231 miliar. Kenaikan ini juga dibarengi dengan adanya harapan desa bisa mengalokasikan belanja untuk pemberdayaan desa, seperti meningkatkan SDM dan ekonomi desa serta pelayanan dasar di bidang kesehatan terkait stunting dan pendidikan. Ini juga sesuai dengan instruksi gubernur Jatim," ujar Yasin.

Bila kades masih saja fokus pada pembangunan infrastruktur dasar, Yasin minta untuk diingatkan. "Tolong diingatkan kades bila masih seperti itu. Karena seluruh kades juga telah menandatangani pakta integritas terkait tiga program prioritas di tahun depan," jelasnya.

Senada dengan Yasin, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jatim Heru Tjahjono yang mewakili Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa DD difokuskan untuk tiga program prioritas.

Tiga program prioritas tersebut yakni penurunan angka kemiskinan, stunting, serta desa tertinggal dan sangat tertinggal. Ketiganya menjadi fokus Pemprov Jatim.

"Kebijakan ini juga telah disepakati bersama dengan kades. Karena itu, kami akan melakukan evaluasi berkala terhadap desa dalam penggunaan DD tahun depannya. Bila desa tak menjalankan itu, akan jadi catatan kami nantinya," ucap Heru.