Dana Banpol di Tuban Segera Cair, PKB Dapat Paling Banyak

Sebanyak 11 partai politik (parpol) di Kabupaten Tuban yang saat ini memiliki kursi di DPRD telah mengajukan berkas pencairan dana Bantuan Partai Politik (Banpol) di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) setempat.

Kini, pengajuan berkas pencairan dana banpol tahun anggaran 2023 tersebut telah sampai pada tahapan verifikasi. Tahapan itu melibatkan antara lain KPU Tuban, Inspektorat, BPKAD serta Bagian Hukum Pemkab Tuban.

Kepala Bakesbangpol Tuban, Didik Purwanto mengatakan, semua parpol yang memiliki kursi di DPRD Tuban telah mengajukan berkas pencairan dana banpol tahun anggaran 2023, sehingga hari ini dilakukan verifikasi.

"Setelah semua berkas terkumpul, saat ini dilakukan tahapan verifikasi," terang Didik Purwanto, Kamis 25 Mei 2023.

Didik menuturkan, setelah tahapan verifikasi ini selesai dan berkasnya dinyatakan lengkap, selanjutnya Bakesbangpol akan membuat Surat Perintah Membayar (SPM) kepada BPKAD Tuban untuk segera mencairkan dana banpol.

Lebih lanjut, Didik menambahkan, tahun anggaran 2023 ini anggaran banpol mengalami kenaikan 100 persen, di mana tahun sebelumnya hanya Rp2.500 per suara sekarang menjadi Rp5.000 per suara.

"Jadi, untuk jumlah total dana banpol mencapai Rp3,3miliar," tandasnya.

Berdasarkan perolehan kursi dan perolehan suara sah pada pemilu 2019, PKB berada di urutan pertama dengan jumlah 16 kursi DPRD dan 191.173 suara sah, besaran banpol yang akan diterima yaitu, Rp955.865.000.

Urutan kedua, disusul Partai Golkar dengan jumlah 9 kursi DPRD dan 111.816 suara sah, besaran dana banpol yang akan diterima yaitu, Rp559.080.000.

Sementara PDI Perjuangan dengan jumlah 5 kursi DPRD dan memperoleh 78.917 suara sah, besaran dana banpol yang akan diterima yaitu Rp394.585.000. Partai Gerindra dengan jumlah 5 kursi dan 56.773 suara sah, besaran dana banpol yang akan diterima Rp283.865.000. 

Partai Demokrat dengan jumlah 5 kursi DPRD dan 71.875 suara sah akan menerima dana banpol sebesar Rp359.375.000.

Kemudian PAN dengan jumlah 3 kursi DPRD dan 44.916 suara sah akan menerima dana banpol sebesar Rp224.580.000. PPP dengan 2 kursi DPRD dan 31.064 suara sah akan menerima dana banpol Rp155.320.000. Partai Nasdem dengan jumlah 2 kursi dan 30.661 suara sah akan menerima banpol sebesar Rp153.305.000.

Selanjutnya, PKS, Hanura, dan PBB masing-masing 1 kursi DPRD. PKS akan menerima dana banpol sebesar Rp121.530.000 dari jumlah 24.306 suara sah. Hanura akan menerima dana banpol Rp77.990.000 dari 15.598 suara sah dan PBB dengan jumlah 9.625 suara sah akan menerima dana banpol sebesar Rp48.125.000.