Dinas PMK Surabaya Disebut Pecat Pegawai yang Dukung MAJU
Pemilihan Walikota (Pilwali) Kota Surabaya memakan korban. Sebab, salah satu pegawai outsourcing di Dinas Pemadam Kebakaran (PMK) Kota Surabaya, Fahrul Suganda, harus kehilangan pekerjaannya karena terang-terangan mendukung Calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya nomor urut dua, Machfud Arifin-Mujiaman.
Dalam surat pemecatan nomor 800/386/436.7.6/2020, Fahrul dipecat karena pemberian dukungan kepada pasangan MAJU dinilai merugikan Dinas PMK Surabaya.
Kronologis pemecatan ini, dijelaskannya karena ia terlibat dalam kegiatan MAJU pada hari Minggu 22 Oktober 2020 lalu. Namun, pada saat itu ia tidak membawa nama organisasi pemerintahan, melainkan murni sebagai Ketua RW 05 Gembong Barat, Kapasan, Surabaya.
"Waktu itu, kapasitas saya sebagai Ketua RW 05 Gembong Barat, Kelurahan Kapasan, bukan sebagai pegawai PMK. Bahkan itu hari Minggu, bukan jam kerja," ungkapnya.
Lebih aneh lagi, surat pemecatan dirinya yang ditandangani Kepala Bidang Oprasional dan Peningkatan Kapasitas Dinas PMK Surabaya, Bambang Vistadi, tanpa ada peringatan terlebih dahulu.
"Pemecatan itu, tanpa SP 1(Surat Peringatan) atau SP 2. Tiba-tiba saya dipanggil dimintai keterangan setelah itu diberi surat pemecatan," aku Fahrul.
Menurut Fahrul, ini bentuk kesewenang-wenangan dan arogansi pemimpin, melakukan pemecatan sepihak tanpa alasan yang jelas. Dengan pemecatan itu, Fahrul merasa telah dizalimi oleh penguasa saat ini.
Ia menilai, Dinas PMK telah kelewatan karena siapa pun tidak boleh untuk mencegah atau mengatur hak politik warga. Apalagi, kegiatan yang diikuti murni karena mewakili warganya.
“Ini negara demokrasi, saya punya hak politik sebagai warga negara. Yang penting saya tidak berkampanya waktu jam kerja, saya juga tidak menggunakan pakaian dinas. Saya sebagai ketua RW," katanya.
Bahkan, Fahrul mengungkapkan, banyak juga petinggi-petinggi PMK yang telah mendukung Paslon nomor 01, Eri Cahyadi-Armuji. "Pada saat tes kesehatan di PMK ada juga pimpinan mengatakan bantuan tes kesehatan ini dari Pak Eri, padahal itu yang memfasilitasi pemkot. Tapi kenapa tidak ditindak? Kenapa yang mendukung 02 ditindak yang mendukung 01 tidak ditindak. Ini tidak adil," katanya.
Selain Fahrul Suganda, Inggil Dono Sapuro Warga Bronggalan Sawah pegawai outsourcing PMK yang juga mengalami tekanan dan ancaman lantaran mendukung Paslon nomor 2 Machfud Arifin-Mujiaman.
"Saya juga dapat ancaman dari pimpinan karena mendukung 02. Saya tidak takut karena ini sebuah perjuangan saya untuk perubahan Surabaya yang lebih maju dan lebih baik," ungkap pria yang sudah 8 tahun menjadi petugas PMK ini.