Dalam Tauhid, Din Syamsuddin: Tak Ada Pemisahan Agama dan Politik

Kini, saatnya Muhammadiyah ber-ijtihad lewat jalur politik, karena itu sangat sejalan dengan sejarahnya yang tidak pernah diam dalam urusan politik.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2005- 2015, Din Syamsudin, dalam Konsolidasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Lamongan, bertempat di Aula Stikes Muhammadiyah Lamongan, belum lama ini.

Menurut Din, jihad politik Muhammadiyah pertama kali di mulai saat KH. Ahmad Dahlan, masuk gerakan Budi Oetomo, kemudian dilanjutkan sumpah pemuda. “Kiah Dahlan memandang politik itu penting, sehingga beliau ikut dalam gerakan politik pada saat itu,” ungkapnya.

“Saya menyampaikan pengunduruan diri beberapa hari lalu dengan pertimbangan ingin menjalankan ajaran wasathiyah (penengah), agar tercipta pemilu bermartabat,” kata Din Syamsuddin.

Din juga menegaskan Muhammadiyah harus mendukung kegiatan politik karena Islam adalah agama tauhid yang tidak ada pemisahan antara agama dengan politik. Dari masa ke masa, dia melanjutkan, Muhammadiyah mengambil sikap politik yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan isu yang sedang berkembang.

Menurutnya, sudah saatnya Muhammadiyah memikirkan perpolitikan demi kemajuan Indonesia.

“Keterlibatan Muhammadiyah tidak semata untuk kepentingan Muhammadiyah melainkan adalah kepentingan nasional,” ujarnya.

Karena itu Din menyerukan: “It’s the time!” yang dalam slogan Jawa Timur-an berarti wes wayahe. Maksudnya inilah saatnya Muhammadiyah mengambil peran politik untuk kepentingan bangsa.

Selain itu, pilihannya mengundurkan diri menjadi Utusan Khusus Presiden Bidang Dialog Antar Agama dan Peradaban, karena ingin menjadi penengah di Pemilihan Presiden Republik Indonesia.

Karena menurutnya, kedua calon yang maju dalam Pilpres 2019 merupakan teman baiknya, selain itu ia juga menjalankan politik sesuai kaidah Muhammadiyah.

“Saya menyampaikan pengunduruan diri beberapa hari lalu dengan pertimbangan ingin menjalankan ajaran wasathiyah (penengah), agar tercipta pemilu bermartabat,” pungkasnya,”. (adi)