Daftar Cagub ke Demokrat, Khofifah Harus Jadi Kader Demokrat

Surabaya : DPD Partai Demokrat Jawa Timur memastikan calon gubernur yang akan diusung partai itu haruslah menjadi kader. Jika tidak maka calon wakilnya haruslah kader demokrat.

"Termasuk Khofifah, syaratnya harus jadi kader atau wakilnya yang kader Demokrat, karena Demokrat itu memiliki 13 kursi. Rumusannya jika kursi yang dimiliki 50 persen lebih maka rumusannya 0-1 atau 0-2 (cagub atau cawagub harus kader)," kata Sekretaris DPD Demokrat Jawa Timur Renvile Antonio, ketika memberikan keterangan pers di kantornya, Kamis 5 Oktober 2017.

Renvile juga mengatakan, saat ini meski Khofifah sudah mengambil formulir pendaftaran pada Sabtu 30 Oktober 2017 malam, namun belum jelas kapan Khofifah akan melengkapi berkas pencalonan.

"Khofifah mengembalikannya saya tidak tahu kapan. Ranah kami hanya pada proses yang saat ini sudah ditutup. Sekarang ranahnya DPP karena Pilgub Jatim ini berasa seperti pilpres jadi DPP sepenuhnya yang akan menentukan sikap," ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Renvile juga mengatakan bahwa seluruh berkas pendaftaran juga telah dikirimkan ke DPP pada Minggu 1 Oktober 2017. Berkas yang sudah dikirimkan diantaranya adalah lima calon yang sudah melengkapi berkas dan satu calon yang baru mengambil formulir.

Lima calon tersebut adalah Wagub Jawa Timur Saifullah Yusuf; Inspektur Jawa Timur Nurwiyatno; Ketua Kadin Jawa Timur La Nyalla M Mattalitti; Anggota DPR Fraksi Demokrat Nurhayati Asegaf; dan Perwira aktif Mabes Polri Syafiin. Sedangkan satu calon yang baru mengambil berkas adalah Mensos Khofifah Indar Parawansa.

Menurut dia, sebelum mengeluarkan rekomendasi, partai Demokrat akan mengeluarkan terlebih dahulu surat tugas kepada calon yang dikehendaki.

Surat tugas ini selanjutkan akan memerintahkan kepada calon untuk menjaring partai koalisi serta mencari calon pendamping sebagai calon wakil gubernur.

Jika calon tidak bisa mencari parpol koalisi dan calon pendamping, maka surat tugas bisa jadi akan diberikan kepada calon lainnya. "Surat tugas ini juga belum tentu mendapatkan rekom, sepenuhnya bergantung pada keputusan Majelis Tinggi Partai," kata dia. (wah)