CPNS Terancam Batal, Tambahan Penghasilan ASN Bondowoso Hangus?
Realokasi APBD 2021 untuk penanganan Covid-19, berdampak pada penggunaan anggaran kegiatan lainnya di Pemkab Bondowoso. Setelah penerimaan CPNS-PPPK 2021 terancam batal, kini giliran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Bondowoso terkena imbas refocusing APBD.
Itu setelah pemkab mengusulkan penundaan pembayaran TPP ASN tahun anggaran 2021 kepada DPRD Bondowoso. Refocusing anggaran TPP ASN mencapai Rp 25,150 miliar untuk menutupi defisit APBD Kota Tape -julukan Bondowoso- tahun ini.
Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dhafir mengatakan, awalnya usulan pemkab tentang penundaan pembayaran TTP ASN untuk menutupi defisit senilai Rp 21,150 miliar, tapi sekarang bertambah menjadi Rp 25,150 miliar.
Karena itu, Dhafir meminta pemkab memperhatikan psikis ASN terkait usulan penundaan pembayaran TPP. “Pemkab harus benar-benar memikirkan psikis ASN sebagai pelayan masyarakat. Jangan sampai penundaan TPP menurunkan kinerja ASN sehingga mengganggu pelayanan masyarakat. Lebih baik pemkab menunda kegiatan lain, daripada penundaan pembayaran TPP ASN," kata Dhafir yang juga Ketua DPC PKB Bondowoso, Selasa, 25 Mei 2021.
Tohari, anggota DPRD Bondowoso dari Fraksi PKB menyatakan, fraksinya sependapat dengan Ketua DPRD agar pemkab tidak menunda TPP ASN 2021 dengan membayarnya pada 2022. Karena, dia khawatir menurunkan kinerja ASN sebagai pelayan masyarakat.
"Sebaiknya, pemkab mencari solusi melakukan efisiensi anggaran kegiatan di semua OPD. Fraksi PKB akan mendorong Banggar menggodok dengan Tim Anggara Pemkab agar TPP ASN tidak ditunda. Apalagi masalah ini kan belum final," katanya.
Sekretaris DPC PKB Bondowoso itu juga menyarankan pemkab lebih baik tidak melakukan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan gedung yang masih layak pakai. Selain itu menghemat penggunaan peralatan listrik di semua kantor lingkup pemkab. "Semua itu harus kita lakukan, daripada menunda TPP ASN yang saya khawatirkan nantinya menggangu kinerja pelayanan publik," pungkasnya.