Cipta Kerja Disahkan Jadi UU, Buruh Jatim Sebut DPR RI Lawan MK
Buruh di Jawa Timur (Jatim) menyebut tindakan DPRD RI yang mengesahkan Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU) telah mengabaikan penolakan dari masyarakat.
"DPR Keterlaluan, abai terhadap aspirasi publik," kata Wakil Sekertaris FSPMI Jatim, Nuruddin Hidayat, kepada Ngopibareng.id, Rabu, 22 Maret 2023.
Menurut Nuruddin, DPR RI telah melawan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang sempat menyatakan jika Perppu Ciptaker memuat sejumlah pasal bermasalah dan merugikan buruh.
"MK itu mengamatkan dalam putusannya bahwa UU Cipta Kerja ini inkonstitusional bersyarat. Harus dilakukam perbaikan maksimal dua tahun," jelasnya.
"Ini tidak melakukan perbaikan malah mengesahkan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang," tambah Nuruddin.
Dengan demikian, kata Nuruddin, para buruh harus siap dengan berkurangnya pesangon yang diterima, apabila mereka mendapatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) dari perusahaan.
"(Kemudian) outsourcing yang tanpa batasan jenis pekerjaan, semua jenis pekerjaan boleh di Outsourcing. PKWT atau kontrak kerja hingga lima tahun," ucapnya.
Nuruddin mengungkapkan, dengan disahkannya UU Cipta Kerja, penetapan upah minimum bukan lagi menggunakan formulasi pemerintah daerah, namun berdasarkan pemerintah pusat.
"Tanpa adanya survei KHL (Kebutuhan Hidup Layak). Sehingga peran Dewan Pengupahan dan Pemerintah Daerah tidak ada," ujar dia.
Nuruddin menyebut, para buruh di Jatim sudah menyatakan penolakan dengan aksi demonstrasi dalam beberapa tahun kebelakang. Namun, DPR RI tidak mempertimbangkannya.
"Gugatan MK juga sudah pernah. Tapi diabaikan Pemerintah dan DPR, putusan MK-nya," tutupnya.
Sebelumnya, DPR RI resmi menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang, Selasa, 21 Maret 2023.
Ketika Ketua DPR Puan Maharani, menanyakan terkait persetujuan tersebut, seluruh peserta rapat menjawab setuju. Mereka adalah 75 anggota dewan yang datang langsung, dan 210 hadir secara daring.