Cegah Pemagaran Laut, DPRD Surabaya Tekankan Pentingnya Pengawasan Wilayah Laut
Keberadaan pagar bambu sepanjang kurang lebih 30 kilometer yang asal-muasalnya misterius di Laut Tangerang, Banten, mendapat sorotan DPRD Kota Surabaya. Ketua Fraksi PDIP-PAN DPRD Kota Surabaya Budi Leksono menyebut, hal tersebut diharapkan tidak terjadi di wilayah perairan Kota Pahlawan. Koordinasi antar dinas dan perangkat daerah serta warga pesisir harus ditingkatkan untuk mencegah fenomena tersebut.
"Pemagaran di wilayah laut, yang itu menjadi aset dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kita jangan sampai terjadi di Surabaya. Seluruh elemen, baik pemerintah maupun seluruh warga, khususnya nelayan, harus bersama-sama mengawasi wilayah laut kita," ucapnya, Jumat 17 Januari 2025.
Bulek, sapaan akrabnya menyebut, wilayah pesisir Surabaya dapat dikatakan rawan untuk dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak mengantongi izin. Dirinya mencontohkan, keberadaan tambak serta gudang yang berseliweran di daerah Greges, Osowilangun, Kalianak, hingga Morokrembangan, harus diversifikasi dan diperiksa izinnya oleh pemerintah kota. Sehingga keberadaan bangunan tersebut dapat dipastikan tidak membuat wilayah pesisir menjadi terdampak.
"Pemerintah kota harus punya data pemetaan mengenai keberadaan bangunan-bangunan itu, melalui dinas-dinas terkait, kecamatan, hingga kelurahan. Batas wilayah kita harus diawasi dan bangunan yang mengganggu, yang berpotensi menimbulkan masalah, harus ditertibkan," tegasnya.
Oleh sebab itu, anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya ini juga mendorong, tindakan pengawasan dan pengamanan wilayah pesisir tersebut juga dilakukan oleh pemerintah kota menggandeng pihak kepolisian. Lewat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), yang bekerjasama dengan Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud).
"Satpol PP bisa berkolaborasi dan berkoordinasi dengan Ditpolairud. Bukan hanya mengawasi pesisir pantai, tapi juga bangunan liar, seperti tambak dan wahana kolam pancing. Jangan sampai yang di Tangerang itu terjadi, jangan sampai nanti kita malah saling menyalahkan di pemkot," pungkasnya.
Advertisement