Cegah Macet, Pemerintah Harus Perluas Jaringan KA dan Kapal

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo mendorong pemerintah memperluas jaringan kereta api barang dan short sea shipping. Solusi ini ditawarkan untuk wilayah Jawa guna mengatasi kemacetan dan kerusakan jalan di jalur pantai utara (pantura) Jawa.

“Jalur Pantura itu sudah overload akibat truk-truk barang tidak mau lewat tol. Akibatnya jalan cepat rusak dan menimbulkan kemacetan juga,” kata Sigit, anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS).

Menurut Sigit, sejak tahun 2021 ada tren kenaikan pengguna jalur pantura, khususnya untuk kendaraan berat seperti truk. Tak hanya truk, hampir 80 persen lebih pengendara memilih menggunakan jalur Pantura. Sementara pengendara yang memilih menggunakan tol trans Jawa hanya sekitar 19%. Hal ini tak hanya menyebabkan kemacetan dan kerusakan jalan, tapi juga rawan kecelakaan.

Untuk itu, Sigit mendorong pemerintah untuk memperluas jaringan kereta barang yang sudah ada dan menjalankan kembali program short sea shipping guna mengurangi beban jalan, termasuk mengurangi biaya pemeliharaan jalur Pantura yang cukup menguras APBN.

“Tiap tahun triliunan APBN dikucurkan untuk membenahi pantura, tapi selalu rusak karena ODOL lebih memilih jalur pantura karena tarif tol mahal dan truk-truk itu tidak bisa melaju dengan kecepatan minimal di tol, yakni 60km/jam. Kecepatan truk-truk yang sarat muatan hanya 40km/jam. Jadi, pengusaha angkutan logistik lebih memilih pantura ketimbang tol.” Kata Sigit.

Untuk memperluas jaringan kereta barang, Sigit mengatakan, pemerintah bisa mereaktivasi jalur kereta yang nonaktif yang banyak tersebar di pulau Jawa. Kereta barang, kata Sigit, Bisa diandalkan untuk mengangkut logistik dalam jumlah lebih besar, tepat waktu dan tarif yang kompetitif.

Selain itu, jalur laut juga harus dikembangkan dengan program short sea shipping yang menghubungkan antar pelabuhan di Pulau Jawa. Program short sea shipping ini bisa menjadi bagian dari implementasi program tol laut pemerintah.

“Dulu sudah ada untuk membangun konektivitas short sea shipping ini, tapi sepertinya tidak berjalan. Seharusnya, ini menjadi bagian dari implementasi tol laut untuk menarik swasta mengelola short sea shipping ini," paparnya.

"Dengan diberikan insentif kepada pelaku dan penyedia jasa logistik yang bergerak dalam jalur short sea shipping, tentu pengusaha akan tertarik menyediakan jasa logistik lewat jalur laut. Jika diterapkan sebagai implementasi tol laut, tentu jalur Pulau Jawa ini akan lebih menguntungkan ketimbang tol laut di wilayah timur karena muatan kembali tidak kosong,” tambah Sigit.