Cegah Kehamilan di Jawa Timur, BKKBN Digerojok Rp55 Miliar

Pemerintah memberikan perhatian besar untuk mencegah meningkatnya angka kehamilan di Jawa Timur. Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur mendapatkan anggaran sebesar Rp55 miliar, naik dari angka semula sebesar Rp5 miliar.  

"Dulu anggaran di Jatim hanya Rp5 miliar, sekarang Rp55 miliar. Ini salah satu upaya untuk mencegah kehamilan. Dana sebesar itu untuk aseptor," kata Kepala BKKBN Pusat Hasto Wardoyo saat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Minggu 22 November 2020.

Hasto menjelaskan, anggaran senilai Rp55 miliar tersebut untuk mengakomodasi masyarakat agar tidak drop out KB dengan cara suntik, pasang susuk dan metode lainnya.

Selain itu, selama pandemi, bidan negeri dan swasta kini telah mampu melayani alat kontrasepsi. Pemberian alat kontrasepsi kepada bidan ini menurutnya diperbolehkan asal dengan prosedur, yakni menghibahkan barang milik negeri ke swasta. "Karena kami mengkhawatirkan tahun depan jika pandemik belum selesai dan banyak angka drop out KB di masyarakat, maka angka kehamilan akan tinggi. Maka sekarang kami pro-aktif ke masyarakat," ujarnya.

Dijelaskan Hasto, angka drop out KB secara nasional saat pandemik Covid-19 masih mendekati sembilan persen, tapi Surabaya bisa sampai 13 persen.  "Kami sangat memperhatikan itu. Kalau ada tiga juta orang yang minum pil KB tapi tidak minum, suntik pil KB tapi tidak suntik, maka diperkirakan angka kehamilan akan naik. Itu yang harus diantisipasi," ujarnya.

Selain itu terjadi angka penurunan aseptor KB pada bulan Maret-April. Pada bulan itu, Hasto memprediksi ada tambahan angka kehamilan sekitar 400 ribu.  "Kami akan lihat pada bulan Januari 2021 seperti apa. Dengan anggaran Rp55 miliar ini semoga dapat mencegah tingginya kehamilan di Jatim," katanya. (Ant)