Cak Imin Ungkap Harga Satu Suara di Pilkada Rp300 Ribu

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar mengungkapkan, ada harga mahal untuk membeli suara rakyat, jika Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) diwarnai dengan politik uang (money politics). 

Dalam fenomena itu, membeli satu suara masyarakat memerlukan dana sekitar Rp 300.000. "Hasil survei pakai uang itu minimal tiga ratus ribu Rupiah baru bisa diterima. Kalau cuma seratus ribu Rupiah enggak akan diterima oleh rakyat," ungkap Cak Imin, sapaannya, dalam sambutannya di acara Musyawarah Nasional Perempuan Bangsa di Jakarta Pusat, Sabtu 30 November 2024 malam.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat itu merasa prihatin dengan fenomena money politic tersebut. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto setuju penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 dievaluasi tuntas. Sehingga masyarakat tidak dididik dengan praktik politik uang.

"Saya juga sudah sempat diskusi dengan Presiden agar pembelajaran pilkada kali ini dalam konteks penyempurnaan sistem dan penyempurnaan paket Undang-undang Pemilu dan partai politik untuk masuk perbaikan, sehingga tidak mengurangi kemuliaan kompetisi yang sehat," ujar mantan calon wakil presiden 2024-2029 bersama Anies Baswedan itu.

Di sisi lain, Cak Imin mengaku bahagia masih banyak kader PKB yang tidak menggunakan praktik "haram" tersebut. Termasuk, tegas Muhaimin, kadernya yang maju menjadi calon gubernur Riau, Abdul Wahid. Ia unggul berdasarkan hasil hitung cepat (quick count) sejumlah lembaga survei.

"Masih ada yang menang tanpa melakukan politik uang. Mereka mengandalkan data dan gagasan bisa juga terpilih," tutur Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) periode 22 Oktober 2009-2014, era pemerintahan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).