Bupati Nyaris Adu Jotos dengan Anggota Dewan
Bupati Timor Tengah Utara (TTU) Raymundus Sau Fernandes ribut dengan anggota DPRD Kabupaten TTU Fabianus, seusai Rapat Paripurna Penyampaian Nota Keuangan atas APBD 2020, Senin 4 November 2019.
Dalam video yang viral di YouTube, Raymundus terlihat bersitegang dengan Fabianus. Bupati protes karena diteriaki pencuri.
Suasana semakin tegang karena kedua belah pihak saling teriak. Beberapa orang mencoba menenangkan keduanya sambil melerai agar keduanya tidak beradu fisik.
Raymundus menjelaskan duduk perkara keributan itu. Semua berawal saat Pemda TTU mengajukan KUA-PPAS yang didasarkan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati atas dasar PP 12/2019 dan Permendagri 33/2019.
Usulan KUA PPAS itu meliputi program-program seperti anggaran untuk guru kontrak, dinas sosial, pertanian hingga program layak huni untuk kepala keluarga (KK) miskin yang semua programnya sudah tertuang dalam RPJMD.
Raymundus menjelaskan, anggaran program rumah layak huni untuk KK miskin semula Rp 299.193.016.088, namun Banggar memangkasnya menjadi Rp 136.918.300.125 dan mengalihkannya ke Dinas Pekerjaan Umum untuk pembangunan jalan dan jembatan.
Selain itu, Raymundus menyebut Banggar mencoret anggaran dinas pendidikan, yakni untuk guru kontrak sebesar Rp 17.805.000.000 dan dialihkan ke dinas PU.
"Dinas sosial mereka coret Rp 1.529.789.600 dan alihkan ke PU. Dinas pertanian mereka coret Rp 1.610.425.200 dan alihkan ke PU dan PMD mereka coret sebesar Rp 4.119.025.000 dan dialihkan ke PU sehingga total pengalihan oleh DPRD ke PU bertambah sebesar 284.071.726.000 yang tidak direncanakan oleh pemda sehingga pemda menolak pengalihan ini dan kembalikan ke KUA-PPAS yang telah pemda ajukan," ucap Raymundus.
Saat menolak perombakan anggaran oleh DPRD, Raymundus mengaku sudah berkirim surat ke pihak Dewan karena apa yang dilakukan Banggar menurutnya tidak sesuai dengan aturan.
"Dalam usulan kami, kami sudah meng-cover-nya dalam KUA-PPAS. Jadi usulan jalan dan jembatan berdasarkan skala prioritas itu kita sudah usulkan di dalam KUA-PPAS tapi mereka mencoret lagi untuk perumahan rakyat, kemudian pendidikan untuk guru-guru, mereka coret semua kemudian dialihkan untuk bidang infrastruktur PU," sebut Raymundus.