Bupati Kediri Serahkan LKPD 2024 ke BPK Jawa Timur, Optimistis Raih WTP ke-9

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur pada Rabu, 26 Maret 2025. Penyerahan ini merupakan bentuk komitmen dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintah Kabupaten Kediri terus menyusun laporan keuangan secara akurat sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan, BPK akan melakukan audit dan menyampaikan hasil pemeriksaan dalam bentuk opini selambat-lambatnya dua bulan setelah dokumen diterima.

Optimisme Raih WTP Kesembilan

Dalam kesempatan terpisah, Bupati Kediri yang akrab disapa Mas Dhito berharap LKPD 2024 kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang telah diraih selama delapan tahun berturut-turut.

“Hasil pemeriksaan BPK selama ini sudah delapan kali berturut-turut mendapat opini WTP. Semoga tahun ini, LKPD 2024 bisa meraih yang kesembilan kalinya,” ujar Mas Dhito.

BPK Apresiasi Kepatuhan Penyerahan LKPD

Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, mengapresiasi kepala daerah di Jawa Timur yang telah menyerahkan LKPD tepat waktu. Menurutnya, kepatuhan terhadap jadwal yang ditetapkan menjadi indikator awal dalam menjaga transparansi keuangan daerah.

Dalam pemeriksaan laporan keuangan, BPK menetapkan dua kriteria utama untuk memperoleh opini WTP. Pertama, laporan keuangan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan peraturan yang berlaku. Kedua, tidak boleh ada pembatasan lingkup dalam proses audit.

“Hasil pemeriksaan akan kami sampaikan paling lambat pada 26 Mei 2025,” ungkap Yuan Candra Djaisin.

Penyerahan LKPD ini menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten Kediri dalam menjaga tata kelola keuangan daerah yang kredibel dan berorientasi pada prinsip good governance.