Bupati Jember Dinilai Tak Peduli Petani karena Tenaga PPL Tak Ideal, DTPHP Ungkap Faktanya

Kepedulian Bupati Jember Hendy Siswanto terhadap petani dipertanyakan oleh Fraksi Gerindra DPRD Jember. Ungkapan tersebut disampaikan Fraksi Gerindra dalam rapat paripurna dengan agenda pandangan akhir fraksi dalam pengesahan Raperda RPJPD, pada Kamis, 4 Juli 2024 lalu.

Kritik Fraksi Gerindra itu berkaitan dengan jumlah petugas penyuluh lapangan (PPL) yang tidak ideal dengan jumlah desa dan kelurahan yang ada di Jember.

Atas kritik tersebut, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Jember Imam Sudarmaji angkat bicara.

Imam mengakui jumlah petugas PPL saat ini belum sesuai dengan jumlah desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Jember. Dari 226 desa dan 22 kelurahan, petugas PPL hanya berjumlah 166 orang.

“Awalnya petugas PPL di Jember berjumlah 180 orang. Namun ada sebagian yang pensiun dan meninggal. Beberapa waktu lalu ada satu petugas PPL yang meninggal lagi, jadi sekarang hanya ada 166 petugas PPL. Sebelum pemerintahan Bupati Hendy Siswanto jumlah PPL memang terus berkurang,” katanya, Sabtu, 6 Juli 2024.

Meskipun jumlah petugas PPL tidak sama dengan jumlah desa dan kelurahan yang ada, namun bukan berarti ada desa dan kelurahan yang tidak memiliki petugas PPL. Semua desa dan kelurahan memiliki satu petugas PPL, karena sebagian petugas PPL ada yang merangkap dua desa.

Kondisi tersebut, sebenarnya sudah dipikirkan dan dicarikan solusinya oleh DTPHP Jember dengan mengajukan penambahan petugas PPL ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Jember.

Namun, sampai saat ini permohonan tersebut belum terealisasi. Bukan karena tidak ada keinginan, tetapi karena menyesuaikan dengan kemampuan APBD Jember.

Tak cukup sampai di situ, DTPHP Jember juga sudah menyampaikan persoalan tersebut ke pemerintah pusat. Namun, sejauh ini memang belum ada solusi.

Pemenuhan penambahan petugas PPL tidak bisa serta merta, namun melalui proses panjang. Bupati Jember tidak bisa asal menunjuk seseorang menjadi petugas PPL.

Sebab, petugas PPL harus berstatus ASN maupun yang memiliki keterampilan khusus. Meskipun nanti BKPSDM menyetujui penambahan petugas PPL, maka masih ada mekanisme lain yang harus dilakukan.

“Bisa saja keinginan ada, namun daerah belum mampu mengangkat ASN baru sebagai petugas PPL. Kondisi ini sama dengan ketidakmampuan daerah mengangkat semua guru atau nakes sebagai ASN. Jika nanti ada ASN yang ingin dijadikan petugas PPL, maka harus dilakukan uji keterampilan dulu. Selanjutnya hasilnya dilaporkan dan membutuhkan proses yang panjang,” tambahnya.

Lebih jauh, Imam mengatakan, kendati jumlah PPL saat ini belum sama dengan jumlah desa dan kelurahan yang ada, namun petugas PPL telah bekerja dengan baik. Bahkan pada bulan Desember 2023 lalu, PPL dari Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Ajung mendapatkan penghargaan Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project atau modernisasi irigasi strategis dan program rehabilitasi mendesak (SIMURP).

Penghargaan tersebut merupakan apresiasi Kementerian Pertanian dengan tujuan meningkatkan produksi, produktivitas, indeks pertanaman, pendapatan petani, serta menurunkan emisi gas rumah kaca.

Tak hanya itu, BPP lain, seperti BPP Ambulu, Balung, dan Gumukmas juga berhasil meningkatkan produktivitas tanaman padi pada 1–1,5 ton per hektare serta menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 37 persen.

“Petugas PPL yang ada telah berhasil menunjukkan bahwa mereka bukan sekadar pendamping teknis, tetapi juga sebagai fasilitator,” tuturnya.

Sebelumnya, anggota Fraksi Gerindra DPRD Jember, Alfian Andri Wijaya mengatakan, wajah pembangunan Jember 2024 salah satu yang harus mendapatkan perhatian adalah bidang pertanian. Namun, Alfian menilai Bupati Jember Hendy Siswanto tidak memiliki keberpihakan terhadap petani.

Bukti ketidakberpihakan itu salah satunya terkait jumlah PPL yang tidak sama dengan jumlah kelurahan dan desa yang ada di Jember. Semestinya satu kelurahan/desa memiliki satu petugas PPL.

“Jangan bilang kesejahteraan, itu omong kosong, kalau masalah PPL saja tidak mampu. Bagaimana bisa memotivasi masyarakat Jember agar mau bertani, kalau urusan PPL saja tidak mampu diwujudkan,” selorohnya.