Bujet Kemiskinan Triliunan Dipakai Rapat, Ini Penjelasan MenpanRB
Kabar tentang anggaran penanggulangan kemiskinan tak tepat sasaran sebelumnya viral. Anggaran yang mencapai Rp500 triliun dan tersebar di banyak lembaga dan kementerian, dipakai untuk studi banding dan rapat. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Abdullah Azwar Anas menjelaskan detil terkait kabar tersebut.
Duduk Perkara Rp500 Triliun
Ihwal kabar tersebut menurut Azwar Anas muncul saat ia menjelaskan sosialisasi kebijakan baru mengenai jabatan fungsional secara hybrid di hadapan kementerian/lembaga dan pemda beberapa hari lalu.
Saat itu, konteksnya adalah membangun logical framework yang jelas soal reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan. Saat itu, Anas memaparkan bahwa logical framework pemda soal pengentasan kemiskinan harus fokus.
Bila tujuannya adalah pengentasan kemiskinan, maka programnya misalnya, peningkatan daya beli warga hingga meningkatkan akses murah terkait pendidikan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga menengah ke bawah.
Contoh lain, bila tujuannya ingin mengurangi stunting, maka program yang lebih tepat adalah pembelian makanan untuk bayi, selain sosialisasi tentang gizi.
"Jadi, bukan semua anggaran untuk studi banding atau rapat, tapi sebagian ada sehingga belum sepenuhnya selaras dengan tujuan," katanya dikutip dari Antara, Senin 30 Januari 2023.
Ia menekankan, bukan berarti seminar dan sosialisasi tidak penting. Namun dengan anggaran terbatas, seharusnya program disesuaikan dengan kegiatan yang berdampak optimal.
Ketika menjelaskan contoh logical framework itulah, lanjut Anas, timbul persepsi bahwa anggaran kemiskinan tersedot untuk rapat dan studi banding. “Padahal kami mencontohkan sebagian logical framework yang belum selaras, bukan menyebutkan anggaran habis untuk rapat,” imbuhnya.
Ihwal Kabar Rp 500 Triliun
Sebelumnya kabar tentang anggaran kemiskinan nyaris mencapai Rp500 triliun digunakan untuk rapat dan studi banding viral di media siber, pada Sabtu 28 Januari 2023.
Hal itu muncul saat acara Sosialisasi Permen PAN-RB No. 1/2023 tentang Jabatan Fungsional di Jakarta.
Eks Bupati Banyuwangi ini mengaku miris karena mengetahui total anggaran penanganan kemiskinan yang jumlahnya hampir mencapai Rp 500 triliun justru tak terserap ke rakyat miskin.
Mereka menggunakan program kemiskinan justru untuk studi banding dan rapat tentang kemiskinan. "Ini saya ulangi lagi, menirukan Bapak Presiden, dan banyak program studi dan dokumentasi kemiskinan sehingga dampaknya kurang," katanya dikutip dari Detik, Sabtu 28 Januari 2023.
Menurutnya banyak kementerian dan lembaga berupaya menghabiskan anggaran di akhir tahun. Mereka melakukan sejumlah kegiatan di antaranya rapat di hotel, mengundang konsultan, program yang disebut tak sejalan dengan prioritas namun dilakukan untuk mendongkrak kredit reformasi birokrasi (RB).
Acara rapat dengan undangan yang besar di hotel-hotel menurut Anas banyak menghabiskan anggaran.
Pihaknya pun melakukan sejumlah upaya untuk menghentikan terulangnya kondisi serupa. Salah satunya lewat PermenpanRB nomor 1 tahun 2023. Permen tersebut mengatur sejumlah perubahan dalam evaluasi kinerja aparatur sipil negara (ASN) dengan jabatan fungsional.
Salah satu pokoknya adalah, pejabat fungsional akan diupayakan fokus pada capaian kinerja organisasi, bukan capaian angka kredit.
Selain itu, pencapaian kinerja juga diambil berdasarkan penetapan predikat kinerja yang dikonversi ke dalam angka kredit.
Sehingga, dalam hal pengentasan kemiskinan, misalnya, peningkatan RB bisa didapatkan apabila di daerah tersebut terlihat adanya penurunan kemiskinan.
"Untuk RB-nya naik tidak harus undang konsultan dan rapat di hotel-hotel supaya RB naik. RB itu dampak, bukan sekadar di kertas. Teman-teman di KemenpanRB, kita rombak paradigmanya, dampak ini yang kita ukur," katanya dikutip dari CNN Indonesia.
Upaya lain adalah dengan mengoptimalkan digitalisasi birokrasi. Sehingga, rapat bisa dilakukan secara online, ketimbang anggaran habis untuk perjalanan dinas hingga menginap di hotel.