BPN Kritik Jokowi Manfatkan Fasilitas Negara untuk Kampanye

Juru debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Saleh Partaonan Daulay mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyalurkan bantuan sosial jelang Pilpres 2019. Menurutnya, aksi tersebut merupakan kampanye berselubung dengan memanfaatkan fasilitas negara untuk memenangkan Jokowi sebagai petahana.

"Walau percepatan pencairan itu disenangi masyarakat, tapi motif percepatan pencairan itu perlu ditelusuri. Apakah murni sesuai dengan agenda program atau ada motif politik di baliknya," ujar Saleh Partaonan Daulay kepada wartawan di Jakarta, Sabtu 23 Februari 2019.

Menurut Saleh Partaonan Daulay, yang terbaru, Jokowi menjanjikan pemerintah akan mencairkan dana Program Keluarga Harapan (PKH) yang digagas Kemensos pada awal April 2019. "Selain PKH, bantuan beasiswa, BPJS kesehatan, Kelompok Usaha Bersama (Kube), pembagian sertifikat tanah yang dilakukan hampir setiap haru, juga tunjangan hari raya (THR) serta gaji ke 13 yang akan diteken sebelum Pilpres 17 April 2019, dan masih banyak lagi," kata Saleh Partaonan Daulay.

Ia pun menegaskan, dana yang dikeluarkan untuk bantuan berasal dari APBN, bukan kocek pribadi Jokowi. "Masyarakat perlu diberi pencerahan soal bantuan sosial seperti ini. Mereka harus tahu bahwa bantuan sosial itu adalah dari APBN, bukan dari presiden Jokowi secara personal. Itu pakai uang negara. Jangan sampai masyarakat merasa berhutang budi dengan bansos-bansos tersebut," tegasnya.

Menanggapi sindirin tersebut, Direktur debat TKN Jokowi-Ma'ruf, Aria Bima mengatakan, tidak ada yang salah dengan kebijakan Jokowi. Karena bantuan tersebut tercantum dalam UU APBN, yang disetujui DPR.

"Soal waktu pembagian yang berdekatan dengan Pilpres, itu masalah teknis, wewenang presiden mau dibagikan kapan saja. Yang penting landasan hukumnya jelas," kata politisi PDI Perjuangan itu.

Sebelumnya Jokowi berjanji, penyaluran dana PKH 2019 tahap kedua akan dilakukan pada awal April 2019. Jokowi berpesan agar dana tersebut dimanfaatkan dengan tepat, terutama untuk keperluan keluarga.

"Karena tahapan kedua akan dicairkan awal bulan April. Diingat-ingat, awal bulan April. Jadi sebulan lebih lagi. Yang penting anggaran PKH itu sudah ada, nanti akan dikirimkan terus sesuai dengan kebutuhan, misalnya untuk beli buku sekolah, keperluan sekolah, tas sekolah, telur, untuk gizi anak kita," ujar Jokowi di gedung Laga Tangkas Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat 22 Februari.

Jokowi juga berjanji akan meningkatkan lagi jumlah dana yang akan diterima masyarakat. Untuk tahun 2018, total dana yang digelontorkan Rp 19 triliun. Jumlahnya naik dua kali lipat pada tahun ini. (asm)