BPJS Kesehatan Nonaktifkan Puluhan Ribu Anggota, DPRD: Ringankan APBD Surabaya

Komisi D DPRD Kota Surabaya memanggil perwakilan Cabang Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kota Surabaya terkait penonaktifan puluhan ribu keanggotaan BPJS Kesehatan.

Penonaktifan puluhan ribu data keanggotaan BPJS Kesehatan disebabkan ditemukan sejumlah data keanggotaan terpantau ganda. Misalnya peserta BPJS telah meninggal dunia, tapi keanggotaan belum dihapus dari pangkalan data BPJS Kesehatan.

Kepala Cabang Utama BPJS Kesehatan Kota Surabaya Hernina Agustin menjelaskan, sebanyak 32 ribu data keanggotaan peserta BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan merupakan data kumulatif sejak diberlakukannya jaminan sosial pada tahun 2014 silam.

Pembersihan atau pemadanan data, lanjut Hernina, dilakukan terhadap keanggotaan BPJS Kesehatan yang terpantau ganda, sudah meninggal dunia, maupun sudah pindah domisili keluar Kota Surabaya.

"Kami saat ini secara rutin melakukan pemadanan data dari Disnaker terkait pekerja penerima upah dan Dinkes terkait masyarakat yang didaftarkan oleh pemerintah daerah juga dengan Dispendukcapil. Antara lain mengantisipasi jangan sampai orang yang sudah meninggal masih terdaftar. Lalu ada data ganda akibat dulu mendaftarkan mungkin menggunakan NIK lama," ungkapnya, Kamis 7 November 2024.

Hernina menjelaskan, pihaknya akan senantiasa melakukan pemuktahiran pangkalan data BPJS Kesehatan Kota Surabaya. Bila terdapat keanggotaan BPJS Kesehatan dari masyarakat Surabaya yang tidak sengaja dinonaktifkan oleh pegawai BPJS, bisa langsung mengajukan laporan agar diaktifkan kembali oleh pihak Cabang Utama BPJS Kesehatan Kota Surabaya.

"Insya Allah, kita akan terus melakukan pemadanan ini. Artinya dari 32 ribu tadi itu bila ada ketidaksengajaan dinonaktifkan dan ternyata awalnya meninggal kemudian ternyata belum meninggal ya bisa direaktivasi, nanti informasinya juga dari Dukcapil dan akan selalu kami cocokkan," jelasnya.

Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya William Wirakusuma menyampaikan, pihaknya mendukung pembaharuan pangkalan data yang dilakukan Cabang Utama BPJS Kesehatan Kota Surabaya.

Menurut William, pemadanan data bisa mengurangi beban dari APBD Kota Surabaya dalam upaya untuk menjamin kesehatan warga Kota Pahlawan lewat program Universal Health Coverage (UHC).

"Kami kira itu satu langkah yang baik. Banyak yang harus di-cleansing juga karena kalau ada yang meninggal dan masih dibayar dengan APBD Kota Surabaya itu 'kan jadi beban, memang harus ada sebenarnya pemutakhiran pangkalan data tersebut oleh BPJS Kesehatan bekerja sama dengan OPD terkait di Pemkot Surabaya," tutup politikus PSI itu.