Bos Lion Air Rusdi Kirana Dilantik Jadi Wakil MPR RI, Ini Profilnya
Sidang paripurna ke 3 MPR periode 2024-2029 resmi menetapkan dan melantik pimpinan MPR yang baru. Adapun, sidang tersebut berlangsung pada pukul 10.00 WIB di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 3 Oktober 2024.
Sidang dipimpin oleh Pimpinan MPR sementara Guntur Sasono dan didampingi oleh Larasati Moriska. Sidang tersebut menetapkan dan menyepakati Sekretaris Jenderal partai Gerindra Ahmad Muzani sebagai Ketua MPR 2024-2029.
Sementara, kursi Wakil Ketua MPR ditempati oleh Bambang Wuryanto dari PDIP, Kahar Muzakir dari Partai Golkar, Rusdi Kirana dari PKB, Lestari Moerdijat dari Partai Nasdem, Hidayat Nur Wahid dari PKS, Eddy Soeparno dari PAN, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas dari Partai Demokrat, dan Abcandra Muhammad Akbar Supratman dari kelompok DPD.
Yang menarik, ada muka baru yang tak asing lagi bagi bisnis dunia penerbangan. Ia adalah Rusdi Kirana, wakil ketua MPR dari PKB yang juga pemilik Maskapai Lion Air.
Seperti apa profil dan sepak terjangnya di dunia politik, simak ulasan berikut ini yang diambil dari berbagai sumber.
Seperti dikutip Antara, Rusdi Kirana adalah sosok dibalik maskapai Lion Air yang terkenal memiliki harga terjangkau. Kebijakan tiket terjangkau itu sejalan dengan slogan yaitu "We Make People Fly".
Bisnis maskapai penerbangan itu dimulai oleh Rusdi dengan modal US$10 juta pada Oktober 1999. Ia menggagas "revolusi" dalam dunia penerbangan dengan konsep biaya murah (low cost carrier).
Awalnya kebijakan itu menuai banyak tentangan dari berbagai pihak, khususnya sesama perusahaan penerbangan. Bahkan Rusdi mengaku pernah dihujat dan dihujani pertanyaan soal modal asing hingga rasa nasionalisme selama tujuh jam di Komisi IV DPR-RI.
Lion Air dituding memiliki hubungan dengan perusahaan penerbangan Singapura, padahal kenyataannya nama Lion diambil dari zodiak dirinya sendiri yang seorang Leo.
Saat itu juga, ia sempat dituduh tidak nasionalis karena kebijakan yang membuat tiket murah. Namun, Rusdi membantahnya.
Berkat gebrakannya yang banyak menuai kontroversi ini, Lion Air memiliki 24 pesawat yang terdiri dari 19 MD80 dan lima pesawat DHC-8-301 hanya dalam tempo enam tahun.
Dari sisi jumlah penumpang, Lion meraih 600.000 orang lebih per bulan atau menguasai 40 persen dari seluruh segmen pasar.
Pada 2004 Lion Air menempati posisi kedua, setelah Garuda Indonesia dalam jumlah penumpang yang diterbangkan.
Prestasi ini ternyata belum mampu membuat pria kelahiran Cirebon, 17 Agustus 1963 itu merasa puas. Ia terus mengembangkan sayap-sayap bisnis Lion Air dan berniat menjadi market leader dalam penerbangan domestik.
Maka ia pun terus mempersiapkan mulai infrastruktur, rute penerbangan, hingga penambahan jumlah pesawat.
Lion Air Group yang dipimpinnya menjadi sebuah perusahaan yang membawahi beberapa anak perusahaan yaitu Lion Air, Wings Air, Batik Air, Malindo Air, Thai Lion Air, hingga Super Air Jet.
Untuk infrastruktur, Rusdi bekerja sama dengan pihak TNI AU dan PT Dirgantara Indonesia, menyewa hanggar di Lapangan Udara Husein Sastranegara, Bandung untuk dijadikan Lion maintenance facility (LMF). Ia juga membeli simulator pesawat bekas dari Skandinavia Air untuk melatih para pilotnya.
Selain itu, Lion Air juga melakukan kerja sama dengan TNI AU untuk menjadi pengelola Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta. Dengan demikian, kemungkinan besar base dari pesawat-pesawat Lion Air akan beralih ke Bandara Halim Perdanakusumah.
Untuk rute penerbangan domestik, saat ini Lion Air telah mendarat di 36 kota besar di Indonesia. Dalam jalur internasional, Lion Air juga melayani penerbangan ke Singapura, Penang, Kuala Lumpur, Ho Chi Minh, dan Seoul. Mereka juga akan mengembangkan jalur ke Asia Tengah dan Asia Timur, seperti ke Hong Kong dan Tiongkok.
Karier politik
Selain dalam dunia penerbangan, Rusdi juga melebarkan kariernya ke ranah politik pada tahun 2013.
Ia bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan resmi menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai pada 12 Januari 2014.
Kemudian, pada periode 2015 hingga 2017, Rusdi dipercaya untuk menjadi salah satu anggota Dewan Pertimbangan Presiden di periode awal pemerintahan Jokowi 2014-2019.
Setelah itu, Ia sempat didaulat sebagai Duta Besar (Dubes) Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia untuk negara Malaysia.
Rusdi Kirana ditunjuk oleh presiden Jokowi pada tanggal 18 Mei 2017. Kala itu, Rusdi berjanji akan memprioritasnya penanganan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), baik yang legal maupun ilegal, terutama Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang jumlahnya sangat banyak di negara tersebut.
Pada 9 Juli 2020 silam, Rusdi Kirana resmi mengakhiri tugasnya sebagai Dubes Indonesia untuk Malaysia. Bersama sang istri, Rusdi pun pamit ke Raja Malaysia untuk pulang ke Indonesia.
Saat ini, Rusdi Kirana kembali ditunjuk sebagai Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan mendampingi Ketua Umum Muhaimin Iskandar.