Blangko KTP Elektronik Menipis, DPRD Surabaya Harap Dispendukcapil Lakukan Perencanaan Matang

Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya Azhar Kahfi, menanggapi isu menipisnya stok blangko e-KTP di kota pahlawan. Kahfi mengatakan, langkah pemerintah kota untuk memprioritaskan sejumlah kelompok adalah hal yang positif, tapi ia menyarankan dinas terkait dapat melakukan perencanaan yang lebih matang di masa mendatang.

“Situasi ini tentu tidak ideal, tapi prioritas pencetakan e-KTP terhadap pemilih pemula untuk Pilkada serentak 2024 adalah langkah bijak. Kita ingin memastikan bahwa semua warga memiliki kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya,” katanya, Kamis 14 November 2024.

Kahfi juga mengatakan, perencanaan distribusi blanko dari pemerintah pusat kurang memperhitungkan kebutuhan di tingkat kota seperti di Kota Surabaya.

Dengan penduduk yang terus meningkat jumlahnya secara aktif hingga mencapai sekitar 3,7 juta jiwa, lanjut Kahfi, alokasi blangko e-KTP harus disediakan lebih banyak agar responsif terhadap dinamika demografi yang terjadi.

“Kami berharap pemerintah pusat lebih peka terhadap kebutuhan kependudukan daerah. Kota seperti Surabaya dengan populasi mencapai 3,7 juta jiwa tentu memerlukan alokasi blanko yang lebih besar agar pelayanan e-KTP bisa berjalan lancar,” kata Kahfi,

Selain penyediaan blangko e-KTP, politikus Gerindra ini juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi digital seperti Identitas Kependudukan Digital (IKD). Namun, terdapat kelemahan penggunaan IKD di kelompok renta, utamanya lansia, yang tidak memiliki akses yang mudah terhadap teknologi tersebut. Oleh karena itu, ia meminta pemkot menyediakan bantuan khusus bagi warga yang kesulitan.

“Kita perlu solusi yang lebih terstruktur, termasuk dukungan bagi warga yang kurang familiar dengan teknologi digital. Tidak semua orang bisa langsung adaptasi dengan Identitas Kependudukan Digital, apalagi lansia,” tambahnya.

Kahfi juga mendorong agar pemerintah kota untuk terus melakukan komunikasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri untuk mengamankan pasokan blanko tambahan, serta memperkuat sistem distribusi e-KTP agar lebih efisien.

“Kami di DPRD Surabaya siap mendukung langkah pemerintah kota untuk terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Harapannya, tidak ada lagi kendala stok blangko e-KTP di masa mendatang,” pungkas Kahfi.