Bersama Membawa Indonesia Menuju Gerbang Kemajuan

Jakarta: Presiden Joko Widodo malam ini, Senin, 23 Oktober 2017, menghadiri acara Rembuk Nasional 2017 yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Dalam acara tersebut, Kepala Negara mendapatkan sejumlah rekomendasi hasil pembahasan para peserta Rembuk Nasional 2017 terkait sejumlah permasalahan bangsa.

Presiden pun meyakini jika rekomendasi tersebut bertujuan untuk membawa Indonesia menuju gerbang kemajuan.

"Kita semua saya kira sama, kita ingin membawa negara kita, Indonesia ini ke gerbang kemajuan, membawa negara berkembang menjadi negara maju, mengobarkan semangat, mengobarkan ide, mengobarkan gagasan pada kemajuan-kemajuan negara dan bangsa," ujar Presiden mengawali sambutannya. 

Namun langkah tersebut tidaklah mudah. Terdapat sejumlah ancaman dan perubahan global yang saat ini sedang melanda seluruh sektor di dunia, termasuk Indonesia.

"Tapi kita juga harus sadar bahwa perubahan-perubahan sekarang ini, sudah masuk hampir ke semua sektor," ungkapnya.

Utamanya di bidang teknologi informasi yang berubah dengan begitu cepatnya. Bahkan perubahan tersebut dirasakan langsung oleh Presiden saat berkunjung ke sejumlah perusahaan.

"Dua tahun lalu saat saya masuk ke markas di Silicon Valley saya betul kaget karena dunia berubah cepat. Ke google saya shock dan kaget betul, ke plug and play, masuk ke facebook, google, twitter, terakhir masuk ke Alibaba," kata Presiden.

Oleh karena itu, Presiden mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersiap diri mengantisipasi perubahan di masa mendatang.

“Kalau tidak ingin ditinggal, ya secepat-cepatnya kita harus berubah, dari semua sektor kita harus berani. Harus berani mengubah, harus berubah,” ucap Kepala Negara.

Presiden mengingatkan bahwa di masa mendatang semua sektor akan berbasiskan digital. "Ke depan semuanya basis digital. Sangat berbahaya sekali kalau kita tidak mulai. Kalau tidak bisa ambil, ditinggal kita," ungkapnya.

Lebih lanjut Presiden mengatakan bahwa salah satu hambatan adalah banyaknya peraturan yang ada sehingga menyulitkan melakukan antisipasi terhadap perubahan yang terjadi.

"Saya minta pakar hukum mengurusi 42 ribu peraturan ini. Paling tidak separuh hilang untuk mempercepat lari kita. Ingin lari tapi masalahnya di sini," ucap Presiden. (bm/ris)