DPRD Surabaya Minta Anggaran untuk JKS Dinaikkan

DPRD Kota Surabaya minta anggaran untuk program jaminan kesehatan semesta (JKS) harus ditambah. Karena program ini tidak hanya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), tapi untuk semua lapisan masyarakat.

Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Akmarawita Kadir mengatakan, anggaran untuk program JKS semula disiapkan Rp200 miliar. Anggaran untuk hanya untuk mengcover kesehatan MBR. Padahal dalam program JKS ini, keinginan Walikota Surabaya bisa mengcover semua lapisan masyarakat.

"Kalau sesuai rencana anggaran APBD 2021 kemarin itu pasti kurang. Kita menganggarkan kurang lebih Rp200 miliar untuk pelayanan kesehatan warga. Namun itu hanya berbasis MBR yang total cuma 800 ribu jiwa. Jadi, kalua dihitung dengan seluruh warga Surabaya jelas kurang banyak. Kita dorong untuk ada penambahan, tapi nanti waktu revisi anggaran di PAK," katanya, Jumat, 9 April 2021.

Sementara itu, Tjutjuk Supariyono, anggota komisi D dari Fraksi PSI menambahkan, Pemkot harus segera sosialisasi ke warga terkait program ini. Agar nanti tidak terjadi miss komunikasi pada saat pelaksanaan. Ia tak mau warga menjadi korban njelimetnya administrasi dan birokrasi, jika UHC sudah diterapkan.

"Jadi sistem UHC dipakai hampir sama dengan SKM. Masyarakat bisa memakai BPJS ini asalkan di kelas 3. Teknisnya ya tetap, pakai sistem BPJS. Jadi masyarakat periksa mulai faskes 1 sampai rumah sakit. Kalau darurat bisa langsung ke rumah sakit," katanya.

Terkait dengan payung hukum, Komisi D DPRD Surabaya meminta Pemkot segera mengajukan rancangan Peraturan Daerah, agar program ini bisa terus berjalan berkelanjutan, meski pimpinan kepala daerah sudah berganti.

"Saya mengharapkan ini menjadi perda, jangan hanya di perwali atau surat edaran. Jangan sampai ini jadi kebutuhan sementara. Jangan sampai program yang baik ini hanya menjadi pencitraan walikota semata," kata Badru Tamam.