Beri Arahan Dirut BUMN, Presiden: Izin Usaha Jangan Dipersulit
Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya membangun profesionalisme dan nilai-nilai dasar dalam diri para pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Direktur utama BUMN merupakan orang-orang terpilih, yang diharapkan percaya diri menghadapi persaingan di tingkat nasional maupun global.
Demikian disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan arahan kepada para direktur utama BUMN yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu, 16 Oktober 2021. "Saya sampaikan lagi yang ingin kita bangun ini adalah profesionalisme," katanya.
Para direktur utama BUMN diminta untuk membangun sebuah kultur kerja yang lebih sederhana. Jokowi menginginkan alur kerja pemerintahan yang kompleks tidak diterapkan di BUMN.
Sebagai contoh, perizinan untuk pembangkit listrik. Presiden menyebut, terdapat 259 naskah perizinan dengan nama berbeda tetapi maksud di dalam surat tersebut sama.
"Waktu yang diperlukan mencari izin itu bisa 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Ada yang 7 tahun mengadu ke saya. Nah, seperti ini yang harus dipangkas, enggak boleh misalnya di PLN sampai bertele-tele itu. Enggak bisa lagi," katanya.
Kompleksnya birokrasi akan berpengaruh terhadap investasi di Indonesia. “Siapa yang mau investasi kalau berbelit-belit seperti itu? Di kementeriannya sudah berbelit-belit, di daerahnya berbelit-belit, masuk ke BUMN-nya berbelit-belit lagi. Lari semua,” tambahnya.
Presiden meminta kepada para direktur utama BUMN yang hadir baik secara fisik maupun daring untuk lebih berani dalam berkompetisi dan mengambil risiko. Presiden menginstruksikan Menteri BUMN untuk tidak lagi memberikan proteksi kepada perusahaan BUMN dalam kondisi menurun.
“Jadi, tidak ada lagi itu yang namanya proteksi-proteksi. Sudah, lupakan Pak Menteri, yang namanya proteksi-proteksi itu,” imbuhnya.
Pada kesempatan tersebut, presiden menuturkan bahwa BUMN di Indonesia sudah mulai melakukan penggabungan, konsolidasi maupun reorganisasi. Saat ini, jumlah perusahaan BUMN di Indonesia berjumlah 41 dari sebelumnya 108 perusahaan. “Ini sebuah fondasi yang sangat baik, kemudian diklasterkan, itu juga baik,” katanya.