Berebut Mimpi Jadi Menteri, NU Siapkan Kader

Perjuangan Nahdlatul Ulama (NU) mengawal Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019, jangan dianggap kecil. Meskipun bukan parpol, NU berperan yang cukup besar untuk memenangkan pasangan presiden dan wakil presiden tersebut.

Sebab itu, wajarlah kalau jerih payah NU, ada imbal baliknya. "Penghargaan itu bisa berupa menteri, terserah presiden dan wakil presiden terpilih," kata Wakil Ketua PBNU Marsudi Suhud di Jakarta, Jumat 5 Juni 2019.

Menurut Marsudi, bila presiden meminta NU duduk di kabinet, NU siap memberikan kadernya yang terbaik sesuai kebutuhan. "Berapa pun jumlahnya, sepuluh, lima belas, seratus, sampai seribu pun NU siap," sambung dia.

Marsudi mengakui orang NU ada yang duduk di kabinet, tapi tidak mempresentasikan NU. "Kalau yang diangkat jadi menteri itu orang NU yang ada di partai politik seperti Golkar, PPP, PKB atau PDIP, orang akan menyebut menteri dari partai itu, bukan menteri NU. NU menginginkan menteri NU struktural, bukan asal orang NU," bebernya.

Kalau ada yang bilang menteri itu jatahnya partai politik pengusung Jokowi-Ma'ruf, pertanyaannya sekarang, apakah parpol itu dalam Pilpres yang lalu bisa bekerja sendiri tanpa dibantu NU dan ormas yang lain.

"Karena soal menteri itu hak prerogatif presiden. NU tidak ingin merengek-rengek, tapi sebagai orang yang pernah dibantu Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf pasti tahu diri," kata Marsudi.

Sekjen PPP Asrul Sani mengatakan, NU sebenarnya sudah terwakili. Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin adalah dari struktural NU sebagai Rais Am PBNU. "Kalau NU masih minta jatah menteri lagi, lalu partai politik pengusung Jokowi-Ma'ruf dapat apa," tanya Asrul yang merangkap Tim Kampanye Nasional (TKN) 01.

Asrul menyebut Menaker Hanif Dakiri, Menpora Imam Nahrowi, Menristek Dikti Mohamad Nasir, Menag Lukman Hakim adalah orang NU tulen. PPP saat ini mendapat jatah satu menteri, yakni Menteri Agama.

"Periode berikutnya PPP membidik tiga menteri. PDIP, Golkar, PKB, Nasdem, partai pendukung lainnya pasti minta lebih banyak lagi," katanya.

Pengamat politik Burhanudin Muhtadi, dihubungi ngopibareng.id Sabtu 6 Juli 2019, menyarankan NU sebaiknya istiqomah, tidak masuk dalam pusaran berebut jatah menteri. Jabatan Wapres yang dipegang orang NU lebih tinggi dari menteri.

"Kalau NU masih mengejar kursi menteri, akan merendahkan martabat NU, ormas keagamaan yang cukup disegani di dalam maupun di luar negeri," kata pengamat politik, yang juga orang NU tersebut.