Bahaya Kampanye di Tempat Ibadah, Gus Yahya: Awas Daya Merusak!

Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menegaskan, kampanye di tempat-tempat ibadah sangat berbahaya. Sebab, hal itu dapat menimbulkan politik identitas.

Ia pun meminta para calon kontestan Pemilu 2024 untuk tidak melakukannya.

"Kampanye di tempat ibadah itu berbahaya sekali," kata Gus Yahya dalam keterangan di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, dikutip Kamis 5 Januari 2023.

Gus Yahya berpandangan, politik identitas punya daya merusak yang sangat luar biasa. Karenanya, Ia meminta Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU) untuk mempertegas indikator larangan kampanye di tempat-tempat ibadah.

"Mari kita jangan ikut-ikutan. Pengen menang ya pengen menang, tapi jangan pakai cara itu," kata dia.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari menyebutkan, berdasarkan Undang-Undang Pemilu, kampanye di tempat ibadah dilarang. Larangan yang sama juga berlaku untuk fasilitas pemerintah, dan tempat pendidikan.

Sikap Waspada Jelang Pemilu 2024

Ada yang menarik terkait perayaan demokrasi tahun 2024. Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Muchamad Nabil Haroen, meminta semua pihak untuk mewaspadai menguatnya gerakan khilafah. Tak hany itu, ia juga meminta waspadai ancaman terorisme jelang Pemilu serentak tahun 2024.

Pria disapa Gus Nabil itu, kasus teror bom bunuh diri yang terjadi di Astana Anyar Bandung menjadi tanda bahwa sel-sel gerakan khilafah dan terorisme masih ada. Gerakan mereka akan makin berbahaya jika kompetisi pada Pemilu 2024 diwarnai oleh politik identitas dan aliran.

"Kita sudah memonitor terkait potensi ancaman yang akan muncul menjelang 2024. Politik identitas harus diantisipasi bersama, kasus teror di Polsek Astana Anyar Bandung harus diwaspadai, itu sebagai warning agar semua pihak siap," kata Gus Nabil kepada wartawan, Sabtu 24 Desember 2022.

Dalam sejumlah penelitian, kata Gus Nabil, gerakan khilafah an ideologi teror cenderung menguat jika persaingan politik melibatkan konflik identitas. Karena itu, semua pihak harus menahan diri agar Pemilu 2024 tidak menjadi ruang bagi menguatnya gerakan khilafah.

"Potensi tetap ada, apalagi menjelang tahun politik. Yang perlu diukur adalah skala dan size-nya, antisipasi juga terkait logistik dan aliran anggaran untuk mereka," kata Gus Nabil.

Gus Nabil yang juga Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama itu mengatakan, kita tidak boleh memberikan ruang sedikitpun bagi gerakan khilafah karena mereka sangat berbahaya bagi keutuhan NKRI.

"Paham ini sangat berbahaya, karena memusuhi sistem yang ada, dan selanjutnya ingin menghancurkan NKRI. Maka, saya sampaikan terkait penanganan kelompok teror, harus ada pendekatan yang berbeda yang lebih komprehensif dan segar," tuturnya.

Gus Nabil mengakui pemerintah sudah bekerja keras dalam menangani paham khilafah, namun faktanya paham ini masih hidup sampai saat ini. Karena itu, kata Gus Nabil, agar paham ini benar-benar hilang dari bumi nusantara, dibutuhkan pendekatan baru dan program-program yang lebih segar.

"Perlu penyegaran program dari BNPT, Densus 88, juga Badan Intelijen Negara. Kita perlu ada pendekatan baru, program strategis yang lebih besar. Misalnya, kita bisa libatkan pendekar-pendekar Pagar Nusa untuk antisipasi teror. Ada 3 juta pendekar Pagar Nusa yang tersebar di berbagai wilayah," kata Gus Nabil.