BEM UNAIR Tolak Efisiensi Anggaran, Bakal Aksi Damai di DPRD Jatim Besok

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Airlangga (BEM UNAIR) Surabaya akan menggelar aksi damai, penolakan terhadap kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang berdampak ke sektor pendidikan hingga kesejahteraan masyarakat. Aksi tersebut rencananya akan digelar pada Senin 17 Februari 2025 besok, di depan gedung DPRD Jatim, Jalan Indrapura.

Presiden BEM UNAIR, Aulia Thaariq Akbar menyebut bahwa terdapat sejumlah poin yang disoroti oleh para mahasiswa, khususnya dampak efisiensi anggaran yang berkali-kali disampaikan oleh Presiden Prabowo terhadap sektor pendidikan.

“Kami menolak pemotongan anggaran pendidikan yang mengancam kualitas tenaga pendidikan dan kesejahteraannya. Kami juga menuntun transparansi atau kejelasan terkait pemotongan anggaran beasiswa KIP-K dan dana pendidikan lainnya,” ujar Thaariq, Minggu 16 Januari 2025.

Banyak dampak efisiensi anggaran yang disoroti oleh mahasiswa. Termasuk dalam aspek kesehatan. BEM UNAIR juga menolak pemotongan anggaran yang kemungkinan bisa berdampak pada jaminan kesehatan masyarakat, yakni BPJS Kesehatan. “Kami pun mendesak pemerintah untuk memprioritaskan kesehatan ini sebagai kebutuhan dasar masyarakat,” ucap Thaariq.

Selain efisiensi anggaran, Thaariq mengungkapkan ada beberapa poin lain yang turut disoroti oleh pihaknya yang akan dibawa dalam aksi demonstrasi besok. Salah satunya adalah mengenai Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diwacanakan untuk diberikan kepada perguruan tinggi.

“Kami juga menolak IUP yang bertentangan dengan Tri Dharma Perrguruan Tinggi. Sekaligus menentang keputusan pemerintah yang tidak memprioritaskan kepentingan rakyat dalam pengelolaan sumber daya alam,” tegasnya.

Selanjutnya, BEM UNAIR juga mempertanyakan mengenai keberlanjutan dari proyek Ibu Kota Negara (IKN), yang disebut-sebut didanai sepenuhnya oleh APBN, meski sebelumnya dijanjikan akan dibiayai oleh pihak swasta atau investor dalam negeri maupun asing.

Atas beberapa kondisi yang terjadi tersebut, mereka sepakat untuk menyampaikan aspirasinya dengan turun ke jalan. “Pada intinya kami menolak kebijakan efisiensi anggaran yang mengorbankan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat demi proyek populis dan beban utang yang tinggi,” jelas Thaariq.

Untuk itu, BEM UNAIR pun meminta agar pemerintah bisa lebih berpihak kepada kesejahteraan rakyat dalam setiap kebijakan yang diambil dan ditetapka. “Pemerintah harus transparan, adil, dan berpihak kepada rakyat, bukan sekadar menjalankan janji kampanye tanpa pertimbangan keberlanjutan ekonomi,” pungkasnya.