Belum Final, Pembahasan RKPD Jateng Masih Berlangsung

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah masih berlangsung. Belum ada keputusan karena masih ada beberapa hal yang harus dievaluasi sebelum akhirnya diputuskan bersama.

"Kalau hari ini pembahasannya masih berlangsung ya, keputusannya belum. Hanya kemarin memang saya meminta dilakukan evaluasi dari usulan-usulan yang ada," kata Ganjar usai pembukaan Porsadin VI Tingkat Jawa Tengah di Alun-alun Kabupaten Kudus, Kamis 3 November 2022 malam.

Ia menjelaskan beberapa hal itu di antaranya adalah pemerataan di kabupaten/kota yang masih timpang, terutama terkait usulan dari anggota dewan. Mengenai hal ini Ganjar sudah mengkomunikasikannya dengan beberapa anggota dewan termasuk pimpinan yang ada.

"Alhamdulillah beberapa kawan-kawan dewan termasuk tadi seluruh pimpinan saya kontak satu-satu dan mereka mengatakan, siap pak sudah kita perbaiki," katanya.

Berikutnya yang menjadi evaluasi dan penekanan dari Ganjar adalah mengenai pemfokusan anggaran. Sebab di tengah situasi yang sedang tidak bagus ini pengeluaran harus hemat dan fokus. Pengeluaran yang tidak terlalu penting harus ditekan dan dialihkan pada persoalan yang menjadi prioritas.

"Saya minta juga yuk di tengah situasi yang tidak bagus ini kita bisa berhemat-hemat dan bisa fokus. Mana-mana anggaran yang akan kita keluarkan untuk mereka bisa tertangani. Misal kita butuh (tuntaskan) kemiskinan, yuk kemiskinan, IPM-nya mesti kita bereskan sehingga anggaran yang tidak terlalu penting kita arahkan ke sini," jelasnya.

Menurutnya, semua yang diusulkan dan menjadi evaluasi hanya menunggu keputusan politik. Prosesnya saat ini masih berlangsung. Baik pemerintah (eksekutif) maupun dewan (legislatif) harus memiliki kesepakatan agar apa yang diputuskan benar-benar sesuai dengan prioritas dan untuk kepentingan rakyat.

"Tinggal keputusan politik saja. Pemerintah mau, tinggal kita mengajak kawan-kawan dewan untuk menyetujui. Kita sedang berproses," katanya.

Sebelumnya, Sekda Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengatakan lamanya pembahasan RKPD karena DPRD Jateng mengajukan penambahan anggaran Rp 92 miliar. Anggaran itu diantaranya digunakan untuk perjalanan dinas anggota dewan yang diusulkan per bulan sebanyak 29 kali alias 29 hari.

"Maka pak gub menyoroti ini, apa ini pas apa ini pantes mas, tolong dikomunikasikan dengan Dewan, mbok bisa dikurangi untuk program prioritas rakyat," kata Sumarno.

Proses komunikasi itulah yang menurut Sumarno memakan waktu lama. Akhirnya, setelah Dewan bersedia mengurangi jumlah hari perjalanan dinasnya, RKPD pun ditandatangani oleh gubernur.

"Setelah kita komunikasikan, ada pengurangan anggaran tujuh miliar dan ada juga pengurangan sarpras sehingga totalnya 11 miliar, kita alihkan salah satunya untuk pengadaan tanah untuk Pasar Pujon di Kawasan Borobudur," jelasnya.

Selain itu gubernur juga mencermati sebaran bantuan keuangan yang lazim dikenal dengan dana aspirasi Dewan. Rupanya sebarannya tidak merata. Bahkan ada yang mengumpul di satu kabupaten hingga Rp 120 miliar.

"Pak gub minta tolong diratakan lagi da lebih diprioritaskan di daerah kategori miskin untuk pengentasan kemiskinan," katanya.