Beli Gas LPG Melon Bakal Diperketat, Ini Langkah Pemkot Surabaya
Mekanisme penyaluran subsidi LPG 3 kilogram atau LPG melon akan diubah oleh pemerintah pusat mulai tahun 2023. Kebijakan tersebut tertuang dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2023.
Nantinya tak semua orang bisa membeli LPG melon. Pembelian LPG harus menggunakan KTP agar tersalurkan tepat sasaran ke warga miskin seperti, penerima bansos, petani, dan nelayan.
Menanggapi hal tersebut Walikota Surabaya mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan data warga miskin dan pra miskin di Surabaya, agar bisa terpetakan. "Kami sudah diskusikan hal tersebut, juga sudah kami data. Harapannya semua warga sudah terdata," terangnya Sabtu, 24 Desember 2022.
Menurut Eri, data tersebut akan dipergunakan Pemkot Surabaya untuk memberikan bantuan. Selain itu, juga ada bantuan yang diberikan lewat Baznas. "Dengan data tersebut harapannya jangan sampai orang kaya berlagak miskin untuk membeli LPG melon," terangnya.
Di samping itu, Eri menyampaikan, sebagai langkah jangka panjang untuk mengentaskan warga dari kemiskinan, mereka akan diberdayakan lewat program padat karya. Sehingga, mereka yang terdata sebagai warga miskin dan pra miskin bisa sedikit demi sedikit keluar kemiskinan.
"Insyaallah sudah kami siapkan. Karena nanti keluarga miskin dan pra miskin akan kami berikan wirausaha. Dana sudah disiapkan lewat program padat karya. Dari paving saja kamu bisa menarik 8.200 orang yang belum bekerja," jelas Eri.
Mantan kepala Bappeko ini berharap, bantuan yang diberikan Pemkot Surabaya tidak hanya berhenti disana, setelah diberi bantuan sudah selesai. Tetapi, Eri ingin warga Surabaya juga mau berusaha memperbaiki ekonominya lewat wirausaha.
"Jadi bantuan yang diberikan tidak selesai di hari itu, tapi bagaimana untuk kehidupan selanjutnya. Ini memang tidak mudah, tapi bagaimana harus berpikir mendapatkan pekerjaan dan penghasilan, mereka harus bisa mengubah nasibnya," tandasnya.