Bayar Parkir Digital, Pemkot Surabaya Lihat Kesiapan Warga

Pemkot Surabaya melakukan penerapan pembayaran parkir non-tunai atau digitalisasi pada 1.370 titik parkir serentak di tanggal 1 Februari 2024 mendatang. Sementara itu, saat ini sudah ada dua kawasan yang melakukan penerapan parkir digitalisasi, yakni Balai Kota dan Taman Bungkul.

Menurut Walikota Surabaya, Eri Cahyadi menerapkan parkir digital untuk melihat kesiapan masyarakat dalam hal peralihan pembayaran parkir. Eri menyebut, penerapan parkir non-tunai berasal dari permintaan warga sehingga akan dilihat nanti bagaimana antusias masyarakat.

"Kalau warga Surabaya bilang non-tunai ya, ayo kita coba. Kita ingin melihat bagaimana warga Surabaya dengan digitalisasi tersebut, jangan-jangan bilang non-tunai tapi tidak siap QRIS," kata Eri, Senin, 29 Januari 2024.

Lebih lanjut, setelah penerapan tanggal 1 Februari nanti pihaknya juga akan melakukan evaluasi. Bila dirasa masyarakat belum siap ada kemungkinan untuk melakukan pembayaran tunai kembali.

"Kalau tidak siap akan diganti pakai voucher atau buka lagi bayar pakai uang," ujar Eri.

Baginya, pembayaran parkir non-tunai secara tidak langsung juga mengajarkan tentang kejujuran. Sebab, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir akan bisa diketahui secara pasti jumlahnya.

"Dengan non-tunai kita memberikan kejujuran kita. Dengan kejujuran itu kita akan tahu sebenarnya berapa (Jukir) dapatnya, berapa kekurangannya. Nah, dengan non-tunai itu kita bisa mengetahui pendapatan (retribusi parkir) aslinya seperti apa," jelasnya.

Selain itu, Eri juga menjamin pihaknya sudah melakukan antisipasi kecurangan dalam penerapan pembayaran parkir digitalisasi.

"Itu masuk rekening pemkot. Saya juga ingin melihat apakah warga Surabaya siap dengan hal tersebut, karena tidak semuanya punya M-Bangking. Saya mau lihat banyak yang bayar manual atau bagaimana," paparnya.

Dalam penerapan parkir non-tunai nantinya, Eri juga akan mempertimbangkan mana yang lebih relevan untuk diterapkan. Pembayaran non-tunai yang diminta warga atau tetap dengan pembayaran tunai yang diinginkan para jukir.

"Yang benar jukir pakai karcis atau warga yang ingin non-tunai, maka kita jalankan dulu. Tapi kalau tidak ketemu (penerapan QRIS) berarti warganya yang belum siap. Kalau banyak yang tidak membawa QRIS masak tak lanjutkan, mungkin akan ada evaluasi, ternyata masih bisa berbayar QRIS atau uang silakan," paparnya.

Eri menambahkan, dalam penerapan pembayaran parkir non-tunai ini pihaknya harus menjaga perasaan semua pihak, agar tidak ada yang merasa dirugikan baik jukir maupun warga.

"Saya harus menjaga perasaan jukir yang  dikatakan tidak jujur. Perasaan warga Surabaya yang bilang dibohongi, itu akan kami evaluasi nanti pakai QRIS atau boleh uang," ungkapnya.

Meski demikian, pihaknya memastikan penerapan di tanggal 1 Februari 2024 akan tetap berjalan sesuai rencana.

"Nantu kita lihat tanggal 1 Februari ada yang masih pakai uang atau sudah siap QRIS," tandasnya.