Bawaslu Tak Komentari Usulan Hak Angket DPR soal Pemilu

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan, untuk hak angket tidak komentari tentang hal itu. Alasan Rahmat Bagja, bahwa tugas Bawaslu yaitu melakukan penanganan pelanggaran dan pengawasan tahapan Pemilu 2024.

“Untuk hak angket tidak komentari tentang hal itu,” tegasnya dikutip dari kompastv, Sabtu 24 Februari 2024.

Usulan hak angket di DPR itu digulirkan calon presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo dan kemudian direspon calon presiden nomor urut 01 Anies Baswedan. Isinya terkait mengusut dugaan kecurangan pada pelaksanaan Pemilu 2024.

Menurut Rahmat Bagja, bahwa tugas Bawaslu yaitu melakukan penanganan pelanggaran dan pengawasan tahapan Pemilu 2024. Fokus Bawaslu adalah penanganan pelanggaran dan pengawasana tahapan penyelenggaraan yang sampai sekarang  sudah masuk tahapan rekapitulasi di tingkat kecamatan.”Jadi mekanisme itu ada di dalam parpol dan di DPR, paparnya.

Disebutkan, berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor tahun 2022  tidak ada nomenklatur yang menyebut kecurangan, tapi yang ada pelanggaran. Apakah itu bisa membatalkan hasil pemilu?

“Sampai sekarang ini tidak ada temuan mengambil kesimpuan, tapi tergantung temuan dan hasil pemungutan suara ulang (PSU) dan temuan di lapangan yang masih kita lakukan. Ada pelanggaran adsminstrasi terstruktur sistematis dan massif (TSM), dan harus dipenuh prasyaratnya,” imbuhnya.

Sebelumnya calon rresiden nomor urut 01 Anies Baswedan menyambut usulan Capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo soal hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.

“Kami tentu siap melakukan (hak angket) kalau ini inisiatif yang baik. Ketika Pak Ganjar ingin melakukan hak angket itu, Fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi terbesar. Kami yakin bahwa koalisi perubahan, Partai Nasdem, Partai PKB dan Partai PKS, akan siap untuk Bersama-sama,” tandas Anies Baswedan didampingi Cawapres Muhaimin Iskandar di Sekretaris Tim Hukum Nasional (THN) Amin di Jakarta dikutip di laman Youtube, pada Rabu 21 Februari 2024.

Anies mengatakan, mereka yang menemukan praktik-praktik di lapangan, itu mengalami intimidasi, mengalami ketakutan. “Padahal ini negeri yang Merdeka, Jangan sampai itu terjadi,” tandasnya.

“Jadi saya memandang, dengan adanya inisiatif angket, proses di DPR bisa berjalan, kami siap dengan data-datanya, dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar (PDIP), maka proses di DPR bisa berjalan. Dan saya yakin, dan partai-partai di koalisi perubahan untuk siap dengan itu,” imbuhnya.

Sementara itu Cawapres nomor urut 01 Muhaimin Iskandar  menyatakan, tidak hanya PKB saja yang solid di Koalisi Perubahan. Sebab, tiga partai solid semuanya. “Tidak hanya PKB, tapi juga Nasdem dan PKS,” imbuhnya.