Bawaslu Lamongan Minta Waspadai Politisasi SARA dan Berita Hoax

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lamongan tetap menilai pemanfaatan media sosial (medsos) secara negatif masih menjadi momok pada pelaksanaan pemilihan umum (pemilu).

Khususnya medsos sebagai sarana berita hoax. Karena berita yang tersebar selalu menyesatkan. Terlebih, jika dibarengi politisasi SARA (suku,  agama, ras dan antar golongan).

"Politik sara dan berita hoax tersebut dapat memicu terjadinya perpecahan,.masyarakat, " kata Ketua Bawaslu Kabupaten Lamongan, Tony Wijaya, Rabu 27 September 2023.

Karena itu, lanjut Tony, saat membuka isosialisasi pengawasan pemilu partisipatif bertema  "Peran serta Masyarakat Lawan Politisasi SARA dan Berita Hoax Menuju Demokrasi Sehat dalam Pemilu Tahun 2024, mengajak masyarakat agar mampu mengantisipasi hal tersebut.

Tony sempat menyebutkan data, bahwa ada 140 juta lebih masyarakat Indonesia tercatat sebagai pengguna facebook, 50 juta lebih pengguna twiter dan 40 juta lebih itu pengguna instagram. Sehingga masyarakat cenderung mudah terprovokasi.

"Medsos bagaikan pisau bermata dua yang bersifat bebas nilai.  Satu sisi bisa menjadi medium namun di sisi yang lain bisa berkembang terhadap kampanye jahat. Tentu ini bisa berbahaya di media sosial terutama yang WhatsApp (WA), lah itu bisa menjadi pisau bermata dua,"tukasnya.

Sosialisasi pengawasan pemilu ini menghadirkan narasumber Timsel Bawaslu, Dr M Abdim Munif dari Bojonegoro. Mengundang berbagai elemen masyarakat. Di antaranya,  LSM, organisasi kemasyarakatan, organisasi mahasiswa dan kepemudaan, serta insan pers.

Sementara Dr Munif mengetengahkan, keberhasilan pesta demokrasi tidak hanya tertumpu di lembaga penyelenggara, tetapi seluruh lapisan masyarakat harus ambil bagian.

“Seluruh peserta adalah bagian dari pengawasan, disebut pengawas partisipatif. Pengawas partisipatif adalah pengawas dari lapisan masyarakat atau organisasi independen nonpartisan," tandasnya.