Banyuwangi Siapkan New Normal Pelayanan Publik
Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi menyiapkan skenario new normal bidang pelayanan publik dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan. Sebab, beberapa sektor pelayanan publik tidak bisa dihentikan terus-menerus. Meski sebagian pelayanan berbasis online, tetap ada yang memerlukan kehadiran fisik. Sehingga skenario new normal pelayanan publik harus disiapkan.
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menyatakan, new normal bukan pelonggaran. Keseharian hidup jelas tidak bisa kembali ke era sebelum pandemi Covid-19.
"New normal artinya kesehatan dan kebersihan menjadi pilar utama keseharian. Kita berupaya mencegah penyakit, sekaligus tetap produktif,” kata Bupati Anas, Jumat, 22 Mei 2020.
Bupati menambahkan, untuk pelaksanaannya masih menunggu pemerintah pusat. Karena terkait kebijakan work from home (WFH) Aparat Sipil Negara (ASN), membuka kembali kantor pelayanan publik, dan sebagainya.
”Semuanya akan dilakukan bertahap oleh pemerintah pusat. Maka kami memulai persiapan, simulasi, sehingga siap jika pemerintah pusat memberi komando,” jelasnya.
Pelayanan publik di era new normal adalah wujud pelayanan prima berdasarkan protokol kesehatan. Setiap kantor pelayanan publik wajib dilengkapi alat-alat penunjang kesehatan, seperti pemindai suhu tubuh, sanitasi yang layak, hand sanitizer, alat pelindung diri bagi petugas, penggunaan masker bagi semua orang dan sebagainya.
”Warga yang tidak bermasker, tidak boleh masuk, maka dia tidak bisa mengurus dokumen atau perizinan,” jelasnya.
Saat ini sedang dikaji kemungkinan setiap warga yang datang ke kantor pelayanan publik akan diberi asupan jamu sebagai upaya membentuk gaya hidup sehat. Sebelum pandemi, menurut Anas, di Mal Pelayanan Publik setiap beberapa jam semua pelayanan dihentikan. Kemudian petugas serta warga senam bersama 5 menit.
"Yang semacam itu harus menjadi tren di semua tempat pelayanan publik, bahkan harus diikuti BUMN dan swasta di Banyuwangi,” tegasnya.
Untuk menyiapkan new normal pelayanan publik, Anas sedang menginventarisasi sejumlah hal, misalnya semua pintu harus bisa didorong pakai kaki jika tak ada petugas bagian penerimaan warga. Setiap selesai jam kantor, semua ruangan didisinfeksi.
"Biar hemat, produksi hand sanitizer perlu menggandeng SMK untuk bikin berbahan dasar tanaman yang kualitasnya setara produk pabrikan yang lebih mahal,” jelasnya