Banyak Lansia Tak Terima Bantuan, DPRD Surabaya Minta Pemkot Lakukan Update Data Berkala
Berdasarkan data yang dihimpun Pemerintah Kota Surabaya, jumlah penduduk lanjut usia (lansia) atau yang telah menginjak usia 65 tahun di Kota Surabaya adalah sebanyak 351.957 jiwa.
Namun begitu, berbagai program kesejahteraan yang ditelurkan Pemkot Surabaya belum dapat melindungi seluruh penduduk yang sudah berusia lanjut tersebut.
Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya Imam Syafii menyebutkan, Pemkot Surabaya minimal selama enam bulan sekali, harus secara berkala melakukan pembaruan data agar intervensi untuk para lansia di Kota Pahlawan dapat dirasakan secara menyeluruh oleh mereka.
Misalnya adalah pasangan lansia, Siti Maskiya (73) dan Nur Fajri (74). Keduanya merupakan satu dari sekian lansia yang belum menerima bantuan kesejahteraan dari Pemkot Surabaya. Keduanya memiliki satu anak, namun tidak dapat menanggung kebutuhan ekonomi mereka.
Bahkan untuk makan sehari-hari pun, Maskiya dan Fajri kadang kala harus menunggu uluran tangan dari para tetangganya.
"Dulu memang pernah dapat bantuan (dari Pemkot Surabaya), tapi karena saya tidak mau dipasang stiker (tanda keluarga miskin), tidak dapat lagi. Sekarang mau (dipasang stiker tanda keluarga miskin)," ucap Maskiya saat ditemui Imam di rumahnya, Gang Kedungturi II, Kelurahan Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, Surabaya.
Politikus NasDem tersebut juga menjelaskan, para lansia di Kota Surabaya memiliki kondisi latar belakang yang berbeda-beda. Dalam satu rumah misalnya, ada yang terdiri atas dua KK.
Namun yang menerima hanya satu KK saja, dan yang lainnya tidak mendapat bagian dalam bantuan tersebut.
"Ada pula kasus dalam satu rumah, ada dua KK yang sama-sama lansia. Namun yang dapat bantuan hanya salah satu KK. Ini tidak adil, padahal KK yang lain juga membutuhkan uluran tangan pemkot," ungkap Imam.
Dirinya meminta kepada Pemkot Surabaya untuk dapat memperbaiki hal-hal teknis yang terjadi di lapangan. Bila petugas menemukan lebih dari satu KK yang suda lansia dalam satu rumah, maka seluruhnya harus mendapatkan intervensi.
"Kalau yang satu KK dapat dan lainnya tidak, sungguh kasihan mereka. Apalagi Pak Walikota (Eri Cahyadi) sendiri sangat bersemangat untuk memberi perhatian kepada para lansia," tegasnya.
Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Surabaya ini juga menyebut, naiknya anggaran bagi Karang Werda juga harus memikirkan jumlah lansia yang berada dalam setiap kelurahan di Kota Pahlawan. Para lansia yang memegang KTP Surabaya harus mendapatkan haknya.
"Anggaran yang awalnya sebulan sekali jadi sebulan empat kali saya rasa baik, tapi hak itu dilakukan agar lebih banyak lansia yang dibantu. Akan lebih baik lagi bila bantuan itu bisa diberikan merata ke semua lansia," paparnya.
Sementara itu, Walikota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan, sejak bulan Juni lalu, Karang Werda telah menerima penambahan anggaran.
Anggaran tersebut digunakan untuk konsumsi. Jumlah pertemuan para lansia atau kegiatan pun dilakukan empat kali dalam satu bulan.
"Dengan banyak bertemu, harapannya para lansia lebih banyak bahagia dan umurnya lebih panjang. Itu menjadi tujuan kita untuk meningkat Indeks Pembangunan Manusia Kota Surabaya," kata Eri.