Banyak Calon Penumpang Terlantar, Kepala Pelabuhan Kalianget Dicopot

Surabaya: Kepala pelabuhan Kalianget di Kabupaten Sumenep, Jatim, Mochamad Ikhsan dicopot, karena dianggap tidak bisa mengelola pelabuhan. Saat arus mudik jelang lebaran lalu banyak calon penumpang terlantar.

Dirjen  Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono yang mencopot Mochamad Ikhsan dari jabatannya sebagai Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) V Kalianget itu menilai  Ikhsan  gagal mengelola pelabuhan setempat.

"Untuk sementara saat ini KSOP Kalianget dipimpin oleh pelaksana tugas Ferry Agus Satrio, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Hubungan Masyarakat Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya," katanya.

Tonny menyebutkan kepemimpinan Ikhsan di KSOP Kalianget tidak berfungsi sebagai manajer pelabuhan sebagaimana mestinya.

Dia mencontohkan Pelabuhan Kalianget yang mengelola angkutan laut menuju Pulau Kangean selama ini kekurangan armada namun yang bersangkutan sama sekali tidak pernah berupaya mengusulkan kepada pemerintah pusat.

Hingga puncaknya terjadi penumpukan ratusan penumpang saat arus mudik Lebaran 2017 di Pelabuhan Kalianget pada 21 Juni lalu.

Saat itu kapal Bahari Express 9C yang semestinya beroperasi dari Pelabuhan Kalianget menuju Kangean mengalami kandas di perairan Raas, sehingga penumpangnya yang terlantar akhirnya mengamuk hingga merusak Kantor KSOP Kaliangat.

Lebih fatal lagi, lanjut Tonny, Ikhsan sebagai Kepala KSOP Kalianget kemudian mengalihkan ratusan penumpang Bahari Express 9C yang terlantar tersebut untuk naik ke kapal jurusan Kangean lainnya, yaitu Dharma Bahari Sumekar yang sebenarnya sudah penuh penumpang.

"Sehingga kapal Dharma Bahari Sumekar yang berkapasitas 213 orang dijejali dengan 442 penumpang dan Ikhsan sebagai Kepala KSOP Kalianget meberikan izin berlayar," ucapnya, menjelaskan.

Menurut Tonny, sebagai Kepala KSOP Kalianget, ketika melihat kapal yang tersedia tidak cukup, mestinya Ikhsan bisa berkoordinasi dengan Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya, maupun Kementerian Perhubungan dan bahkan Presiden RI untuk mengajukan penambahan frekuensi ataupun kapasitas kapal.

"Dengan sangat menyesal akhirnya terpaksa saya copot," ucapnya. (ant)