Bantuan bagi Nelayan Dinilai Tak Tepat Sasaran

Bantuan perahu dan alat tangkap ikan selama ini dinilai kurang tepat sasaran. Sehingga, bantuan itu kurang dirasakan para nelayan yang selama ini menjadi anak buah kapal (ABK).

“Selama ini bantuan kepada nelayan lebih banyak dinikmati pemilik atau juragan kapal ketimbang ABK yang notabene buruh,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Hasan Aminuddin kepada wartawan di Pantai Bentar, Kabupaten Probolinggo, Jumat sore, 27 Desember 2019.

Berada di komisi yang bermitra dengan sejumlah kementerian seperti pertanian, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, kehutanan, hingga bulog, Hasan mengaku, banyak mengetahui kehidupan nelayan. Apalagi ia pernah menjadi Bupati Probolinggo dua periode, yang wilayahnya memiliki garis pantai sepanjang 56 kilometer dari Tongas-Paiton.

Politisi Nasdem yang hari itu sedang reses membeberkan, selama ini bantuan kepada nelayan diserahkan melalui kelompok nelayan. Dikatakan pemilik kapal kemudian menyiasati dengan membentuk kelompok nelayan yang ia ketuai dengan anggota para ABK-nya.

“Sehingga bantuan kepada kelompok nelayan resonansinya kurang dirasakan kalangan buruh nelayan itu,” ujar Hasan. Solusinya, ia menawarkan, bantuan diberikan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM-Des).

Model pemberian bantuan nelayan melalui BUM-Des, kata Hasan, akan dimatangkan bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Dalam Negeri.

Terkait potensi bahari di Kabupaten Probolinggo seperti, Pantai Bohay (Paiton), Pantai Bentar (Gending), dan Pantai Bahak (Tongas) segera ada pembenahan mulai awal 2020 mendatang. “Di Pantai Bohay misalnya perlu ditambah jogging track, di Bentar dilengkapi dermaga kapal penyeberangan yang menghubungkan Bentar dengan Pulai Giliketapang,” katanya.

Keluhan Bulog
Terkait keluhan Bulog yang kesulitan mendistribusikan stok berasnya, Hasan menawarkan langkah konkret. “Saya sempat bertemu Dirut Bulog, Pak Buwas (Budi Waseso) yang mengeluhkan stok beras langsung saya tawari solusi,” katanya.

Solusi itu dengan cara mengajak Bulog menggandeng pemda untuk menyalurkan beras. Termasuk melalui penandatangan nota kesepahaman (MoU) Bulog dengan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Jumat, 27 Desember 2019.

MoU ditandatangani Bupati Probolinggo P. Tantriana Sari dan Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Tri Wahyudi Saleh di halaman Gudang Bulog Klaseman, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Kerjasama ini yakni terkait pengadaan dan penyaluran beras premium bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Probolinggo.

“Nanti semua ASN di Kabupaten Probolinggo menerima beras dari Bulog,” kata Hasan. Mudah-mudahan setelah ini MoU ini juga diikuti semua pemda di seluruh Indonesia sehingga Bulog tidak kesulitan mendistribusikan beras.

Bupati Tantri, yang juga istri Hasan menambahkan, beras dengan kualitas premium itu diantar langsung ke rumah para ASN. “Saya ingin memastikan, ASN yang tinggal di daerah perkotaan harga beras dan kualitasnya harus sama dengan yang tinggal di pedesaan atau pegunungan. Beras dikirim door to door,” katanya.

Sementara itu, Tri Wahyudi Saleh mengatakan, dengan penyediaan beras bagi ASN dan penyediaan beras dalam BPNT ini, Bulog terus memberikan yang terbaik kepada masyarakat.

Ditambah lagi, para petani di Kabupaten Probolinggo juga bisa mendapatkan dampak positif dari program ini. Sebab gabah hasil panen dapat diserap dengan baik.

Tri mengungkap, realisasi penyerapan gabah petani Kabupaten Probolinggo sebanyak 13 ribu ton. Beras dari petani juga dikirim ke Papua, NTT dan Kaltim. (isa)