Banjir di Surabaya Barat, DPRD Surabaya Soroti Anggaran Drainase yang Dirasionalisasi

Banjir dan genangan yang melanda kawasan Surabaya saat hujan deras beberapa hari silam disoroti oleh DPRD Kota Surabaya. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Aning Rahmawati menggarisbawahi alokasi anggaran yang dinilai kurang tepat untuk menanggulangi persoalan di atas.

Aning menerangkan, pihaknya telah menganggarkan Rp250 miliar untuk menyelesaikan sistem drainase dan pengairan di wilayah Surabaya Barat. Namun, di tengah perjalanan alokasi tersebut dirasionalisasi oleh pemerintah kota sejumlah Rp150 miliar dan yang terealisasi hanya sebesar Rp100 miliar.

"Hal ini tentunya perlu dievaluasi secara menyeluruh terhadap proses rasionalisasi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah kota. Proyek prioritas yang menyangkut hajat hidup rakyat, seperti sistem drainase tidak boleh dirasionalisasi tanpa pertimbangan yang matang," ucapnya, Kamis 12 Desember 2024.

Politikus PKS ini menegaskan, program-program prioritas yang telah dialokasikan dalam anggaran, seperti penanganan sistem drainase dan pengairan di wilayah kota serta perkampungan harus menjadi yang utama dalam perencanaan dan pelaksanaannya.

"Kami selalu menekankan adanya prioritas dalam penggunaan anggaran. Program-program yang berdampak bagi masyarakat luas harus dijadikan perhatian khusus. Jangan sampai kejadian anggaran untuk program prioritas itu justru dikurangi," ungkapnya.

Aning juga menerangkan, pemerintah kota harus mendengar dan melaksanakan aspirasi masyarakat kawasan kota dan kampung yang terkena dampak negatif dari banjir. "Setiap kali banjir, masyarakat selalu menyinggung pemkot. Bahwa kita juga harus berempati terhadap hal ini dengan menunjukkan kinerja yang nyata di lapangan," katanya.

Oleh sebab itu, Aning pun meminta agar pemerintah kota melakukan kajian dan evaluasi secara holistik terhadap sistem pengairan di kawasan Surabaya Barat. Anggaran yang tersisa harus langsung dieksekusi untuk meminimalisir dampak banjir di kemudian hari.

"Sistem drainase Surabaya Barat harus dievaluasi secara menyeluruh. Bila ada anggarannya, bisa langsung dieksekusi. Jika butuh anggaran lebih besar, tentunya menggeser anggaran lebih mungkin dengan MPAK," tuturnya.

Dirinya juga menyinggung absennya Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya dalam rapat-rapat persiapan antisipasi dampak banjir yang dilaksanakan oleh Komisi C DPRD Kota Surabaya. "Ketidakhadiran kepala dinas ini menjadi atensi kami. Berikutnya beliau harus hadir karena ini adalah hal penting, mendesak, dan darurat untuk segera ditindaklanjuti," pungkasnya.