Banggar DPR RI Ingatkan Pemprov Jatim Terkait Dana Desa

Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melakukan kunjungan ke Pemprov Jatim terkait kebijakan penerimaan, pengalokasian dana transfer ke daerah dan dana desa dalam APBN.

Kunjungan ini dipimpin oleh Wakil Ketua Banggar DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono. Ibas, sapaan akrabnya, meminta Pemprov Jatim untuk memastikan penyaluran dana desa tepat sasaran.

"Jangan sampai ada dana desa yang fiktif. Kita tidak ingin ada isu yang seperti itu. Dana desa yang rata-rata 900 juta dan ada yang sampai 5 miliar," ucap Ibas usai pertemuan dengan Pemprov Jatim di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin 9 Desember 2019.

Ketua Fraksi Demokrat di DPR RI ini mengatakan, dana desa harus bisa digunakan dengan sebaik mungkin. Menurutnya, bila tepat sasaran, dana tersebut dapat mengurangi ketimpangan pembangunan antara desa dengan kota.

Selain itu, lanjut Ibas, dana desa juga dapat dijadikan sebagai percepatan pembangunan, sumber daya manusia, serta pengembangan wilayah desa.

"Kalau percepatan pembangunan itu ya kembali ke desa. Tanpa ada penyalahgunaan, kami yakin pertumbuhan ekonomi itu bisa tumbuh walaupun kontribusinya tidak terlalu besar, dan dapat mengangkat pertumbuhan di tingkat provinsi maupun nasional," ucap Ibas.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jatim, Emil Dardak menjamin penyaluran dana desa di Jawa Timur bisa tepat sasaran dan tidak ada desa fiktif.

Hal itu dibuktikan dengan dihapusnya empat desa di Porong yang saat ini terendam habis oleh Lumpur Lapindo.

"Empat desa itu sudah dihapus, dan tidak dapat aliran dana desa, maka dari itu tidak ada desa fiktif. Intinya sudah dihapus, malah sudah kami usulkan dari dulu, dan di Kemendagri sekarang juga sudah oke. Ini untuk menghilangkan potensi masalah administrasi. Dengan adanya dana desa sebaiknya dihapus dan itu sudah ditindaklanjuti pemerintah pusat yang memiliki kewenangan," ucap Emil.