Bahas Bersama Muassasah, Sri Ilham Lubis: Optimalkan Layanan Haji

Pelayanan ibadah haji menjadi tanggung jawab pemerintah, mengingat setiap tahun dengan kuota yang terus meningkat. Untuk itu, Tim Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) menggelar pertemuan dengan Muassasah Al Adilla di Madinah.

Pertemuan dihadiri Direktur Layanan Haji Luar Negeri Sri Ilham Lubis, Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Arfi Hatim, Konsul Haji KJRI Jeddah Endang Djumali, serta tim lainnya.

Pertemuan yang berlangsung Minggu 8 Desember 2019 lalu, membahas evaluasi operasional haji 1440H/2019M di Madinah.

"Kami mengajukan sejumlah perbaikan layanan yang diharapkan dapat dipersiapkan Muassasah Al Adilla," terang Sri Ilham, dalam keterangan diterima ngopibareng.id, Rabu 11 Desember 2019.

Sejumlah usulan disampaikan Ditjen PHU. Pertama, perlunya toleransi waktu bagi jemaah saat tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah.

"Waktu yang lebih longgar diperlukan untuk pengelompokan jemaah, penataan bagasi, dan dokumen per rombongan. Sehingga, jemaah tidak terlalu terburu-buru didorong ke bus," jelas Sri Ilham.

Ditjen PHU, lanjut Sri Ilham, juga meminta penegasan kepada penyedia hotel agar tidak mengubah penempatan jemaah yang sudah disepakati dalam kontrak awal. Ini penting untuk memberikan kepastian penempatan jemaah.

"Tahun lalu terjadi perubahan penempatan secara sepihak oleh hotel sehingga jemaah harus menunggu," ujarnya.

"Kami minta agar hal seperti ini tidak terulang," lanjutnya.

Rapat juga membahas layanan katering di hotel Madinah. Ditjen PHU meminta ketegasan dari pihak majmuah untuk memberikan kemudahan akses masuknya katering ke hotel, khususnya bintang lima.

Perbaikan lainnya, agar muasasah berkoordinasi dengan pihak lalu lintas untuk memberikan toleransi waktu yang lebih longgar saat bus berhenti dan menurunkan jemaah di hotel Madinah.

"Pihak muasasah akan menindaklanjuti permohonan tersebut dan menyampaikannya kepada pihak terkait," tendas Sri Ilham.

Pada akhir pertemuan, dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Staf Teknis Haji dan Ketua Muasasah.